Bandung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengajak seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan termasuk media massa untuk bersama-sama menyukseskan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menyukseskan hajatan besar ini dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Baca juga: KPU Jabar sebut Stand Up Comedy Kepemiluan untuk menarik minat pemilih muda
"Ini adalah hajatan besar maka semuanya harus mengambil peran. Penyelenggara pemilu dengan tupoksinya, kemudian pemerintah daerah juga dengan tugasnya, aparat keamanan dengan kewajibannya," ucap Hedi dalam keterangan di Bandung, Sabtu.
Terkait media massa, Hedi menilai insan pers memiliki peranan penting dalam menyukseskan Pilkada 2024, yakni bagaimana informasi yang berkaitan dengan pilkada bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
"Media adalah salah satu pihak yang ikut menentukan sejauh mana informasi ini tersampaikan kepada publik, bahwa 27 November itu kita akan kembali datang ke TPS guna memilih gubernur dan memilih bupati atau wali kota sesuai dengan daerahnya masing-masing," tuturnya.
Dengan adanya peran insan pers, kata Hedi, KPU Jabar menargetkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini meningkat dua persen atau menjadi 75 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Kami punya kepentingan besar kepada rekan-rekan media ini, agar partisipasi pemilu di Jawa Barat ini bisa naik minimal dua persen dari angka pilkada sebelumnya 73 persen," ujarnya.
Hedi memandang peran media massa sejauh ini sudah sangat membantu dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait Pilkada 2024. Terlebih, tahapan pilkada sendiri sudah masuk pada tahap pendaftaran calon di semua tingkatan.
"Sejauh ini karena tahapannya sudah semakin krusial, jadi media pun secara alamiah mereka sendiri yang mencari-cari informasi, kalau sebelumnya kita sendiri yang butuh media karena bagaimana memastikan kepada masyarakat bahwa kita ini mau ada pilkada di 27 November," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar, Tantan Sulthon meminta insan pers tetap bersikap kritis dalam mengawal kepentingan-kepentingan masyarakat pada Pilkada 2024."Sebagai pilar keempat demokrasi, kita harus bersikap. Misalkan sekarang Humas KPU memberikan rilis, terus kita tulis copy paste aja sesuai itu. Kita harus kritisi juga, ini sesuai tidak dengan kepentingan masyarakat," ucap Tantan.
Bukan hanya urusan KPU, kata Tantan, hal tersebut juga berlaku untuk rilis-rilis yang diterima insan pers dari masing-masing tim sukses calon kepala daerah.
"Apakah benar tidak informasi yang disampaikan. Apakah hanya sekedar untuk mereka melambungkan namanya. Atau hanya sekedar memberikan kesan positif ke masyarakat. Bener ga visi yang disampaikan itu," ucapnya.
Menurutnya, dengan mengedepankan sikap kritis tersebut maka masyarakat pun tidak akan mudah dibodohi oleh janji-janji manis para calon kepala daerah.
"Sehingga masyarakat tidak dibutakan dengan hanya sekedar lipstik, di Instagram bagus, di media sosial bagus. (Jadi jangan) media juga malah larut membagus-baguskan," ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jabar, Ikhwan Sabar Romli mengatakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dan bertukar informasi.
Menurutnya, hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis TV, sebab tak sedikit informasi yang beredar di media sosial belum bisa dipastikan kebenarannya.
"Kita flashback ke 20 tahun yang lalu, teman-teman televisi itu satu arah. Di mana audiens langsung ke televisi informasinya. Tapi eranya sekarang kompleksitasnya lebih tinggi, di mana kompleksitas itu hadir di semua lini, di ruang-ruang gelap itu hadir, baik itu informasi yang benar maupun hoaks," kata Ikhwan.
Sehingga, hal itu menjadi tantangan sendiri bagi Ikhwan bagaimana menyuguhkan informasi khususnya terkait Pilkada 2024 yang berujung kepada meningkatnya angka partisipasi pemilih."Karena kompleksitas saat ini dengan hadirnya media sosial yang distribusi informasi cukup tinggi. Kompleksitas masyarakat tuh ikut terbawa juga, selain itu mungkin keberagaman. Keberagaman melihat bahwa di Jawa Barat sendiri toleransinya kita coba angkat lagi, kita munculkan lagi, itu yang mungkin jadi kunci utama yang harus dilakukan jurnalis televisi," ujarnya.
Ikhwan juga mengingatkan, jurnalis TV lebih mempunyai tanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
"Karena televisi tuh menggunakan frekuensi, jadi frekuensi itu milik publik, itu yang harus menjadi catatan bahwa kita hadir, kita sebagai jurnalis kewajibannya hanya memberikan nilai-nilai manfaat informasi kepada masyarakat," tuturnya.
Baca juga: KPU Jabar gelar kirab pilkada 27 wilayah tingkatkan partisipasi pemilih
