Ciamis (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, memetakan kerawanan pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) di antaranya netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, sehingga menjadi perhatian khusus Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan.
"Ternyata Kabupaten Ciamis punya rating rawan tinggi, satu netralitas ASN, TNI, Polri," kata Ketua Bawaslu Ciamis Jajang Miftahudin usai peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Ciamis, Selasa.
Ia menuturkan Bawaslu Ciamis sudah melakukan pemetaan kerawanan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada berdasarkan pengalaman pada pemilihan sebelumnya, sehingga menjadi perhatian Bawaslu untuk mengantisipasi dan meningkatkan pengawasannya.
Potensi kerawanan itu, kata dia, tidak hanya tentang netralitas ASN, dan persoalan lainnya seperti kegiatan kampanye, tapi juga hal yang perlu diantisipasi yakni berkaitan dengan politik uang.
"Yang kedua praktik politik uang, ini yang menjadi sorotan kita," katanya.
Ia menyampaikan adanya peluncuran pemetaan kerawanan pilkada itu untuk menjadi perhatian semua pihak yang tidak hanya Bawaslu dan KPU Ciamis sebagai penyelenggara, tapi juga semua pemangku kebijakan, termasuk masyarakat umum.
Isu strategis dalam pemetaan kerawanan itu, kata dia, akan menjadi titik fokus Bawaslu Ciamis dan semua elemen masyarakat harus turut serta memitigasi semua kerawanan pelanggaran dalam pilkada.
"Launching hari ini upaya mitigasi pencegahan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan pemilihan serentak 2024 di Ciamis, mudah-mudahan sukses tanpa ekses, jujur, adil dan martabat, kami juga penyelenggara yang berintegritas," katanya.
Komisioner Bidang Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Bawaslu Ciamis Wulan Sarifah menambahkan, indikator pemetaan kerawanan tersebut berbasis data pada penyelenggaraan sebelumnya.
Ia menyebutkan dimensi yang dinilai tertinggi dalam kerawanan itu yakni saat kampanye yang di dalam kegiatannya bisa terjadi politik uang maupun perselisihan, kemudian ada kerawanan pada saat pencalonan.
Apalagi di Kabupaten Ciamis, kata dia, saat ini hanya satu pasangan calon bupati-wakil bupati dari petahana, sehingga menjadi perhatian khusus Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan terhadap ASN.
Ia menyampaikan upaya mengantisipasi agar tidak terjadi keberpihakan ASN di Kabupaten Ciamis, maka semua jajaran Bawaslu terus melakukan sosialisasi terkait ASN maupun aparatur di tingkat desa untuk menjaga netralitas dalam pilkada.
"Kita selalu menggencarkan imbauan tidak hanya sekali dua kali, imbauan itu terus dilakukan kepada kepala desa, kami instruksikan seluruh jajaran panwascam, bahwa tidak ada keberpihakan pemerintahan, baik itu kecamatan dan jajaran ASN-nya," katanya.***2***
