Spektrum - Permintaan maaf Jokowi-Ma'ruf di tengah torehan prestasi

Ketua DPR RI Puan Maharani bahkan mengapresiasi permintaan maaf tersebut dan sepakat bahwa tidak ada manusia yang sempurna.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menilai permintaan maaf Jokowi sebagai kewajiban yang wajar dilakukan seorang pemimpin pada akhir masa jabatannya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat juga mengatakan permintaan maaf tersebut wajar dilakukan seorang pemimpin eksekutif, tetapi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman berpendapat permintaan maaf Jokowi di Sidang Tahunan MPR menunjukkan sikap kenegarawanan.

Tentu mereka yang merespons tersebut dapat dikatakan sebagai orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Jokowi selama masa pemerintahannya, entah hanya satu atau dua periode.

Lebih lanjut, akademisi pun turut berkomentar. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Prof. Asrinaldi mengatakan permintaan maaf tersebut merupakan sebuah upaya terus terang dari Presiden terhadap janji-janji politik yang telah diucapkan, bahkan bisa disebut juga sebagai autokritik Jokowi atas kinerjanya selama ini.

Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menyebut permintaan maaf Jokowi merupakan hal manusiawi dalam konteks hubungan manusia. Akan tetapi, sebagai seorang kepala negara, permintaan maaf tersebut perlu dielaborasi lebih lanjut agar tidak menjadi sekadar formalitas.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, juga menyampaikan hal sama. Ia mengharapkan permintaan maaf tersebut ditindaklanjuti solusinya di tengah masa jabatan yang berakhir 2 bulan lagi, yakni 20 Oktober 2024.

Tentu saja, respons-respons tersebut--baik dari orang yang pernah bekerja sama hingga akademisi ataupun peneliti--perlu disikapi secara serius oleh Presiden Jokowi. Hal itu perlu, agar permintaan maaf tersebut menjadi lebih bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia.