Yogyakarta (ANTARA) - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah segera membahas soal lokasi izin pertambangan yang bakal diberikan pemerintah untuk organisasi Islam itu bersama Presiden Joko Widodo.
"Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu.
Selain soal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola.
Meski demikian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, kata dia, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.
"Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu," kata dia.
Setelah menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, PP Muhammadiyah bakal membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.
Dia menjelaskan badan usaha itu bakal dibahas bersama tim pengelola tambang Muhammadiyah yang telah dibentuk.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PP Muhammadiyah segera bahas lokasi tambang bersama Presiden Jokowi
PP Muhammadiyah segera bahas lokasi pertambangan bersama Presiden
Minggu, 28 Juli 2024 20:55 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kiri) bersama Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu (28/7/2024). Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/agr/Spt.
