Mengembalikan Puncak Bogor sebagai kawasan wisata nasional strategis

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kawasan wisata Puncak Bogor kerap menjadi magnet bagi pelancong  domestik dan mancanegara. Daya pikatnya ada pada hawa sejuk dengan nuansa pegunungan dan jaraknya pun hanya sekitar 70 km dari Jakarta.

Wilayah yang terletak di antara kaki dan lereng Pegunungan Gede-Pangrango serta Pegunungan Jonggol atau sering disebut Hutan Prabu Siliwangi ini selalu padat kendaraan pada akhir pekan, terlebih ketika libur panjang.

Berdasarkan catatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan RI, jalur Puncak yang memiliki panjang sekitar 22,7 km dan lebar rata-rata 7 meter idealnya hanya diisi 8.800 kendaraan roda empat pada kedua lajur.

Namun, realitasnya pada masa libur akhir pekan, sekitar 15.000-19.000 kendaraan yang didominasi mobil pribadi, tumpah ruah di jalur ini.

Kepadatan lalu lintas bahkan tak jarang berubah menjadi kemacetan parah yang juga diakibatkan dari menjamurnya parkir liar, pedagang kaki lima (PKL), hingga bangunan ilegal.

Segudang permasalahan di wilayah selatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ini membuat Kementerian Pariwisata RI mencoret destinasi wisata Puncak dari daftar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada tahun 2015.

Kebijakan tersebut menjadikan Pemerintah Kabupaten Bogor saat itu buru-buru mengambil tindakan. Pada medio 2016, Camat Cisarua Bayu Ramawanto--saat ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor-- mulai melakukan upaya penertiban.

Upaya yang didukung Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu berhasil membongkar 
200 bangunan tanpa izin di Kampung Arab Cisarua, terdiri atas lapak agen travel, penukaran uang atau money changer, salon, dan toko perlengkapan khusus warga Timur Tengah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga merelokasi PKL di sepanjang Jalur Puncak, mulai dari Gadog hingga Simpang Taman Safari Indonesia. Para pedagang dipindahkan ke kantong-kantong parkir, termasuk ke areal parkir Taman Wisata Matahari (TWM).