Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengingatkan pemerintah dan stakeholder di Jabar untuk serius dalam menjalani Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2024 untuk menciptakan RPJPD 2025-2045 yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Musrenbang ini kalau tidak serius teman-teman, ini hanya menjadi wilayah teknokratis. Ini harus dimaksimalkan jangan hanya jadi proses teknokratis, tapi harus berdampak, bayangkan bapak ibu datang ke sini bersama tim berapa anggaran daerah yang harus dikeluarkan. Kita harus mengubah paradigma dari orientasi input menjadi orientasi outcome," kata Azwar Anas di Musrenbang Jabar 2024, Bandung, Senin.
Baca juga: Musrenbang 2024 pertaruhan Jawa Barat antisipasi perubahan global
Agar bisa bermanfaat, kata Azwar, Jawa Barat harus bisa membuat skala prioritas dalam rencana pembangunannya. Dia mencontohkan ketika dirinya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi di mana ada ribuan masalah di masyarakat, namun dia tentukan skala prioritas.
Utamanya, adalah kemiskinan yang cukup tinggi dan pendapatan perkapita masyarakat yang rendah, sehingga dia membuat kebijakan untuk memproteksi pasar rakyat dengan tidak memperbolehkan pasar modern hadir, melindungi dan mendukung sektor pariwisata, identitas dan hiburan lokal dengan membatasi bahkan melarang pembukaan hotel dan diskotek/karaoke baru, harus menunjukkan identitas lokal, hingga proteksi lahan-lahan strategis termasuk persawahan.
"Karena ternyata di tingkat lokal, rakyat kecil bukannya perlu kredit, tapi pasar mereka harus diproteksi. Kenapa saya tertarik pada pendapatan perkapita, karena ini memperlihatkan pemerataan, ada banyak pertumbuhan ekonomi tinggi tapi hanya dihuni kelompok tertentu, tidak mencerminkan pemerataan. Kami melihat Jawa Barat punya potensi yang luar biasa, karena hampir tiap daerah punya kekhasan, dan punya alam yang luar biasa," ucapnya.
Untuk bisa mengefektifkan rencana pembangunan bermanfaat bagi masyarakat, Azwar juga menekankan soal birokrasi berdampak, di mana birokrasi harus mempunyai efek yang dapat dirasakan dampaknya bagi pembangunan yang lebih berkemajuan.
"Kita tidak boleh lagi terjebak ditumpukan kertas, tapi harus sampai kepada produktivitas. Pemerintah berharap birokrasi ini lincah karena banyak pekerjaan kita yang mestinya dikerjakan tiga langkah, tapi hari ini sampai enam langkah," ucapnya.
"Musrenbang ini kalau tidak serius teman-teman, ini hanya menjadi wilayah teknokratis. Ini harus dimaksimalkan jangan hanya jadi proses teknokratis, tapi harus berdampak, bayangkan bapak ibu datang ke sini bersama tim berapa anggaran daerah yang harus dikeluarkan. Kita harus mengubah paradigma dari orientasi input menjadi orientasi outcome," kata Azwar Anas di Musrenbang Jabar 2024, Bandung, Senin.
Baca juga: Musrenbang 2024 pertaruhan Jawa Barat antisipasi perubahan global
Agar bisa bermanfaat, kata Azwar, Jawa Barat harus bisa membuat skala prioritas dalam rencana pembangunannya. Dia mencontohkan ketika dirinya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi di mana ada ribuan masalah di masyarakat, namun dia tentukan skala prioritas.
Utamanya, adalah kemiskinan yang cukup tinggi dan pendapatan perkapita masyarakat yang rendah, sehingga dia membuat kebijakan untuk memproteksi pasar rakyat dengan tidak memperbolehkan pasar modern hadir, melindungi dan mendukung sektor pariwisata, identitas dan hiburan lokal dengan membatasi bahkan melarang pembukaan hotel dan diskotek/karaoke baru, harus menunjukkan identitas lokal, hingga proteksi lahan-lahan strategis termasuk persawahan.
"Karena ternyata di tingkat lokal, rakyat kecil bukannya perlu kredit, tapi pasar mereka harus diproteksi. Kenapa saya tertarik pada pendapatan perkapita, karena ini memperlihatkan pemerataan, ada banyak pertumbuhan ekonomi tinggi tapi hanya dihuni kelompok tertentu, tidak mencerminkan pemerataan. Kami melihat Jawa Barat punya potensi yang luar biasa, karena hampir tiap daerah punya kekhasan, dan punya alam yang luar biasa," ucapnya.
Untuk bisa mengefektifkan rencana pembangunan bermanfaat bagi masyarakat, Azwar juga menekankan soal birokrasi berdampak, di mana birokrasi harus mempunyai efek yang dapat dirasakan dampaknya bagi pembangunan yang lebih berkemajuan.
"Kita tidak boleh lagi terjebak ditumpukan kertas, tapi harus sampai kepada produktivitas. Pemerintah berharap birokrasi ini lincah karena banyak pekerjaan kita yang mestinya dikerjakan tiga langkah, tapi hari ini sampai enam langkah," ucapnya.
