Spektrum - Menciptakan lapangan kerja bagi difabel

Tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan di sektor formal, pemerintah juga mengupayakan untuk para penyandang disabilitas mendapatkan peluang berwirausaha.

Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan pelatihan dan vokasi dalam bidang digital untuk memanfaatkan peluang kerja dan transformasi keterampilan kerja digital.

Saat ini, arah kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia dilakukan secara inklusif. Artinya, semua orang dan apa pun kondisinya berhak mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan apa yang telah menjadi amanat undang-undang, untuk mengakomodasi penyandang disabilitas di daerah itu yang lebih dari 44 ribu orang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan kemudahan akses yang dibutuhkan bagi warga penyandang ketunaan tersebut.

Pemprov DKI juga telah mengesahkan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan perda tersebut, ada 18 aspek pemerintahan yang membantu mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Khusus pemberdayaan disabilitas juga menjadi satu hal yang selalu diupayakan, misalnya melalui pelatihan kewirausahaan kepada para penyandang disabilitas penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dalam pelatihan yang diinisiasi oleh Dinsos DKI Jakarta, mereka juga diberikan pendampingan dan sosialisasi terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), QRIS, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan e-Order.

Sementara itu, Komisi Nasional Disabilitas (KND) menyatakan bahwa stigma negatif mengenai pekerja disabilitas berpengaruh pada meningkatnya angka diskriminasi terhadap mereka di lingkungan pekerjaan.

Stigma negatif itu tentu saja berpengaruh terhadap citra diri penyandang disabilitas sebagai bagian dari para pekerja profesional.

Dalam kaitannya dengan citra diri, KND mencatat stigma negatif membuat perusahaan dan lingkungan kerja tidak mengenal dengan baik hambatan sekaligus kemampuan pekerja disabilitas, sehingga kerap kali menempatkannya dalam posisi yang tidak setara.