Pj Gubernur Jabar minta penghargaan birokrasi dibarengi peningkatan kerja

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin meminta penghargaan reformasi birokrasi yang didapatkan pemerintahan daerah kota/kabupaten serta organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya dibarengi dengan peningkatan kualitas kerjanya.

Menurut dia, penghargaan tersebut mesti menjadi pelecut semangat bagi birokrat agar mampu mengurai masalah di masyarakat.

Baca juga: Kementerian PAN-RB dorong pemda satukan layanan birokrasi digital

"Saya mengajak memaknai reformasi birokrasi bukan hanya perbaikan pada tata kelola pemerintahan semata. Namun, berdampak pada tuntasnya permasalahan yang ada di masyarakat," ujar Bey dalam Anugerah Reformasi Birokrasi 2024 Jawa Barat sekaligus peluncuran Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (Surabi) di Gedung Sate, Bandung, Jabar, Rabu.

Jabar diakuinya menjadi salah satu dari lima provinsi dengan capaian reformasi birokrasi terbaik di Indonesia, namun, dia mengingatkan penghargaan tersebut jangan dijadikan sebagai tujuan akhir.

Karenanya, dia meminta seluruh jajarannya menjemput bola dengan inovasi, sesuai tata kelola pemerintahan yang dinilainya jauh lebih bernilai dibandingkan dengan angka-angka nilai penghargaan birokrasi semata.

"Tujuan akhir kita menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sejahteranya masyarakat Jawa Barat. Akan sangat tidak adil, masyarakat melihat kita aparatur pemerintah daerah berbangga diri dengan hasil penilaian. Di sisi lain, permasalahan yang ada di sekitar kita tidak selesai atau tidak terselesaikan," ucapnya.

Bey juga mengajak semua unsur birokrasi untuk lebih responsif dan sensitif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terus muncul di tengah masyarakat.

Terlebih, pemerintah pusat sudah meminta Jawa Barat menangani masalah bersama, seperti kemiskinan, stunting, peningkatan investasi, hingga penggunaan produk dalam negeri.

Semua elemen di Pemprov Jabar, kata dia, harus terintegrasi dalam menyelesaikan persoalan dan jangan secara parsial, karena bila tidak, akan sulit mewujudkan keinginan masyarakat.

"Kita tidak boleh berbangga dengan pencapaian ini, masih banyak kerikil menuju Jawa Barat yang lebih sejahtera," ucapnya. Hal yang sama, kata dia, dengan hadirnya aplikasi Surabi, yang mana hal tersebut merupakan alat ukur semata, bukan media yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar.

"Bukan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kita harus lebih kuat lagi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Para penerima Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat adalah:
1. Kategori The Best Improvement:
- Kota Banjar
- Kabupaten Bandung
- Kota Cimahi
- Kabupaten Karawang
- Kota Depok

2. Kategori The Best Contribution:
- Biro Hukum & HAM Setda Provinsi Jabar
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat
- Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jawa Barat
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat
- Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

3. Kategori The Best Implementation kepada:
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat
- Bappeda Provinsi Jawa Barat
- Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
-Bapenda Provinsi Jawa Barat.