Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengajak jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan dan kontrol secara berkala terhadap ketersediaan dan harga komoditas selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024.
TPID dan Satgas Pangan seperti Bank Indonesia (BI) perwakilan Jabar, Bulog Jabar, BUMD, OPD, Polda, dan pemangku kebijakan lainnya diminta melakukan pemantauan dan kontrol berkala dengan harapan mampu mengantisipasi lonjakan inflasi di Jawa Barat.
"Operasi Pasar dapat dilakukan, sepanjang dampaknya memang dapat menekan inflasi secara langsung. Jangan sampai ada salah kebijakan," ujar Bey Machmudin dalam rapat tingkat tinggi (High Level Meeting/HLM) TPID dan TP2DD Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HKBN Ramadan dan Idul Fitri serta Perluasan Digitalisasi di Bandung, Rabu.
Bey mengatakan Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah Bersubsidi dan lainnya harus diintensifkan untuk dilakukan dalam menjaga stabilitas harga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama HKBN, terutama di wilayah rawan.
Kendati, diakuinya skema tersebut tidak akan mutlak menyelesaikan masalah, sebab hanya membantu secara sesaat.
"Penting untuk dipikirkan langkah konkret dan membumi, agar kegiatan operasi pasar tidak selalu dijadikan solusi dalam mengendalikan inflasi," ucapnya.
Tidak hanya itu, keterlibatan BUMD dan BUMDes kata dia, juga harus dioptimalkan dalam membantu pendistribusian komoditas pokok pada masyarakat. "Dalam hal melibatkan BUMD, agar selalu menjaga tata kelola dengan tujuan tidak terjadinya beban tambahan bagi BUMD. Namun, perlu dipikirkan bahwa BUMD dan BUMDES adalah Badan Usaha yang tujuan akhirnya memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham (pemerintah) atau meningkatkan PAD," ucapnya.
Selanjutnya, kata Bey Machmudin, pendistribusian beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga harus dioptimalkan, yang tentunya harus disertai dengan pemantauan dan pengawasan harga yang akuntabel sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), baik di pasar tradisional maupun ritel modern oleh TPID, Satgas Pangan dan Bulog.
"Pemutakhiran data stok secara konsisten, dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel adalah kunci dari program pengendalian inflas," tuturnya.
TPID dan Satgas Pangan seperti Bank Indonesia (BI) perwakilan Jabar, Bulog Jabar, BUMD, OPD, Polda, dan pemangku kebijakan lainnya diminta melakukan pemantauan dan kontrol berkala dengan harapan mampu mengantisipasi lonjakan inflasi di Jawa Barat.
"Operasi Pasar dapat dilakukan, sepanjang dampaknya memang dapat menekan inflasi secara langsung. Jangan sampai ada salah kebijakan," ujar Bey Machmudin dalam rapat tingkat tinggi (High Level Meeting/HLM) TPID dan TP2DD Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HKBN Ramadan dan Idul Fitri serta Perluasan Digitalisasi di Bandung, Rabu.
Bey mengatakan Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah Bersubsidi dan lainnya harus diintensifkan untuk dilakukan dalam menjaga stabilitas harga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama HKBN, terutama di wilayah rawan.
Kendati, diakuinya skema tersebut tidak akan mutlak menyelesaikan masalah, sebab hanya membantu secara sesaat.
"Penting untuk dipikirkan langkah konkret dan membumi, agar kegiatan operasi pasar tidak selalu dijadikan solusi dalam mengendalikan inflasi," ucapnya.
Tidak hanya itu, keterlibatan BUMD dan BUMDes kata dia, juga harus dioptimalkan dalam membantu pendistribusian komoditas pokok pada masyarakat. "Dalam hal melibatkan BUMD, agar selalu menjaga tata kelola dengan tujuan tidak terjadinya beban tambahan bagi BUMD. Namun, perlu dipikirkan bahwa BUMD dan BUMDES adalah Badan Usaha yang tujuan akhirnya memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham (pemerintah) atau meningkatkan PAD," ucapnya.
Selanjutnya, kata Bey Machmudin, pendistribusian beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga harus dioptimalkan, yang tentunya harus disertai dengan pemantauan dan pengawasan harga yang akuntabel sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), baik di pasar tradisional maupun ritel modern oleh TPID, Satgas Pangan dan Bulog.
"Pemutakhiran data stok secara konsisten, dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel adalah kunci dari program pengendalian inflas," tuturnya.
