Dinkes Jabar: KPU evaluasi sistem kerja petugas pemilu

Bandung (ANTARA) - Dinas Kesehatan Jawa Barat menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan evaluasi, khususnya terkait sistem kerja petugas penyelenggara pemilu sehubungan dengan masih tingginya angka kematian petugas pada Pemilu 2024.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Vini Adiani Dewi mengusulkan KPU menambah jumlah anggota petugas, sehingga terjadi pembagian jam kerja (shift) berkala demi memberi waktu istirahat bagi penyelenggara pemilu.

Baca juga: KPU Jabar: Perlakuan pada petugas pemilu yang meninggal sesuai regulasi

"Terus terang, kami tidak berpengalaman soal ini. Tapi KPU yang lebih berpengalaman. Mungkin sebaiknya shift kerja diperbaiki atau anggota ditambah, atau dibuat sebuah alur yang lebih dipermudah. Karena manusia ada keterbatasan dalam bekerja, mungkin itu yang harus menjadi evaluasi dari KPU," ujar Vini di Kabupaten Bandung, Selasa.

Meski demikian, Vini mengakui sudah ada perbaikan pada Pemilu 2024 ketimbang pemilu 2019 silam, walau diakuinya masih ada korban yang meninggal. Tetapi setidaknya, jumlahnya menurun jauh daripada edisi sebelumnya.

Hal tersebut, kata Vini, dipicu adanya pembatasan usia bagi penyelenggara Pemilu 2024 dan pemeriksaan kesehatan sebelum perekrutan, yang sedikit mengurangi jumlah korban.

"Pelaksanaan Pemilu 2024 sudah lebih baik, karena jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan sudah diantisipasi. Tapi yang jelas, ada penurunan signifikan daripada sebelumnya. Kami sendiri sudah siap, fasilitas, pedoman, promosi kesehatan," ucapnya.

Sementara mengenai mayoritas korban meninggal yang diketahui karena memiliki penyakit komorbid, dia menerangkan persyaratan menjadi petugas pemilu termasuk mengenai kesehatannya bergantung dari KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara.