Santri pondok pesantren di Cianjur dapat pelajaran bertani

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menargetkan seluruh santri pondok pesantren di Cianjur mendapat tambahan pelajaran bertani seiring kesepakatan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan di Jawa Barat.

Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur, Senin, mengatakan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu lumbung padi di Jabar dapat membantu kabupaten/kota lain dalam menjaga ketahanan beras, seiring dukungan dari Bank Indonesia Cabang Jabar melalui "Cianjur Project".

Baca juga: Pemkab Cianjur gandeng pesantren tingkatkan IPM bidang pendidikan

"Melalui Implementasi program Cianjur Project diwujudkan dengan membentuk Ekosistem Ketahanan Pangan Terintegrasi (PANGSI) dengan melibatkan peran strategis pondok pesantren yang tersebar di setiap kecamatan di Cianjur sebagai unit usaha syariah yang potensial," katanya.

Pada 2023, ungkap dia, hasil panen petani di Cianjur mencapai 60 ribu ton dapat membantu stok kabupaten/kota lain di luar Cianjur, sehingga sejumlah program berbagi pengetahuan terutama pertanian akan dikembangkan melalui pondok pesantren yang jumlahnya lebih dari 1.000 ponpes.

Setiap pondok pesantren akan memberikan pelajaran bertani pada santri-nya, sehingga ketika pulang ke kampung halamannya masing-masing mereka dapat mengembangkan keahlian bertani-nya seiring dukungan lahan pertanian yang masih tersedia luas di setiap kecamatan.

"Kalau petani semakin banyak ditunjang dengan lahan yang luas, tentunya akan menghasilkan panen yang lebih banyak, sehingga target Cianjur sebagai lumbung padi di Jabar dapat mensuplai beras lebih banyak ke kabupaten/kota di Jabar dan Indonesia," katanya.

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, mengatakan mendukung program Ekosistem PANGSI dan perluasan digitalisasi yang digagas dalam program Cianjur Project, khususnya pengembangan pondok pesantren sebagai unit usaha pendukung.

"Pondok pesantren sebagai pendukung ekosistem ketahanan pangan dan pengendalian inflasi serta perluasan digitalisasi sejalan dengan program kerja Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat dalam mendorong halal value chain di Jabar," katanya.