Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk patroli guna mencegah datangnya para pengungsi Rohingya.
"Kita akan mencari jalan untuk mencari pertama kalau bisa enggak masuk. Bakamla tetap lakukan koordinasi untuk berpatroli," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu.
Mahfud menjelaskan bahwa Bakamla akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut (AL) dalam patroli di beberapa titik.
Menlu ke UNHCR
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md meminta Menteri Luar (Menlu) Negeri Retno Marsudi untuk berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) terkait nasib para pengungsi Rohingya.
"Ibu Menteri Luar Negeri akan menghubungi UNHCR dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata dia saat ditemui setelah menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut Mahfud, Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).
Karenanya, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.
Dengan koordinasi yang dilakukan oleh Retno, Mahfud berharap UNHCR bisa bergerak cepat dalam menangani para pengungsi Rohingya yang mulai membeludak.
Di saat yang sama, Menlu Retno terlihat hadir dalam rapat yang digelar hari ini. Ketika ditanya terkait pembahasan rapat, Retno enggan berkomentar.
"Ke pak Menko (Mahfud Md) saja ya," kata dia singkat.
Sebelumnya (4/12), Presiden Joko Widodo memerintahkan Mahfud Md untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, dengan melibatkan pemerintah daerah dan UNHCR.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga telah berkoordinasi dengan UNHCR terkait penanganan imigran Rohingya yang mendarat di Pulau Weh, Kota Sabang.
Pemprov Aceh bersama Kemenkopolhukam dan Kemenkumham juga saling berkoordinasi untuk mencari solusi penanganan terhadap imigran Rohingya yang ditampung di beberapa tempat di Aceh.
Mahfud menjelaskan bahwa Bakamla akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut (AL) dalam patroli di beberapa titik.
Menurut Mahfud, sejauh ini pihaknya fokus pada pencegahan pengungsi masuk dan pemindahan warga Rohingya yang sudah mengungsi ke tempat lain.
Beberapa upaya, lanjut Mahfud, sudah dilakukan dari mula berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) hingga mencari tempat pengungsian baru.
Mahfud pun sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan kepada daerah Aceh, Sumatera Utara dan Riau guna membahas alternatif tempat pengungsian Rohingya.
Menkopolhukam memastikan dalam waktu dekat akan menempatkan pengungsi Rohingya di lokasi baru demi menghindari penumpukan warga.
Pada saat yang sama, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah terlihat keluar kantor setelah rapat membahas tentang pengungsi Rohingya hari ini.
Ia enggan membeberkan pembahasan dalam rapat tersebut kepada awak media.
"Intinya Bakamla siap mendukung kebijakan pemerintah," katanya singkat.
Beberapa upaya, lanjut Mahfud, sudah dilakukan dari mula berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) hingga mencari tempat pengungsian baru.
Mahfud pun sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan kepada daerah Aceh, Sumatera Utara dan Riau guna membahas alternatif tempat pengungsian Rohingya.
Menkopolhukam memastikan dalam waktu dekat akan menempatkan pengungsi Rohingya di lokasi baru demi menghindari penumpukan warga.
Pada saat yang sama, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah terlihat keluar kantor setelah rapat membahas tentang pengungsi Rohingya hari ini.
Ia enggan membeberkan pembahasan dalam rapat tersebut kepada awak media.
"Intinya Bakamla siap mendukung kebijakan pemerintah," katanya singkat.
Menlu ke UNHCR
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md meminta Menteri Luar (Menlu) Negeri Retno Marsudi untuk berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) terkait nasib para pengungsi Rohingya.
"Ibu Menteri Luar Negeri akan menghubungi UNHCR dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata dia saat ditemui setelah menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut Mahfud, Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).
Karenanya, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.
Dengan koordinasi yang dilakukan oleh Retno, Mahfud berharap UNHCR bisa bergerak cepat dalam menangani para pengungsi Rohingya yang mulai membeludak.
Di saat yang sama, Menlu Retno terlihat hadir dalam rapat yang digelar hari ini. Ketika ditanya terkait pembahasan rapat, Retno enggan berkomentar.
"Ke pak Menko (Mahfud Md) saja ya," kata dia singkat.
Sebelumnya (4/12), Presiden Joko Widodo memerintahkan Mahfud Md untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, dengan melibatkan pemerintah daerah dan UNHCR.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga telah berkoordinasi dengan UNHCR terkait penanganan imigran Rohingya yang mendarat di Pulau Weh, Kota Sabang.
Pemprov Aceh bersama Kemenkopolhukam dan Kemenkumham juga saling berkoordinasi untuk mencari solusi penanganan terhadap imigran Rohingya yang ditampung di beberapa tempat di Aceh.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mahfud minta Bakamla patroli untuk cegah pengungsi Rohingya datang
