Bandung (ANTARA) -
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, Selasa, mengatakan lembaganya telah mengimbau KPU untuk mematuhi aturan tersebut demi mencegah terjadinya pelanggaran. Imbauan itu telah disampaikan secara tertulis kepada KPU.
Baca juga: KPU RI bakal kembali rapat koordinasi bahas debat Pemilu 2024
"Kami mengingatkan saja kepada KPU agar (sesuai) undang-undang. Jadi, kami berkirim surat kepada KPU untuk mengingatkan kembali," ujar Bagja kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Debat yang santer diisukan tidak akan ada bagi cawapres, kata Bagja, adalah keliru karena dari informasi yang didapatkannya, debat cawapres tetap ada, tetapi dengan didampingi capres yang menjadi pasangannya.
Dengan didampingi capres atau tidak, Bagja menyerahkan hal itu kepada KPU karena UU Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan kewenangan kepada KPU dan pasangan calon untuk mendiskusikan format debat. Selain itu, format debat tidak diatur secara spesifik dalam beleid tersebut.
"(Yang diatur di dalam UU) debat itu ada lima kali, yakni tiga kali capres, dua kali cawapres. Didampingi atau tidak, monggo, terserah karena itu tidak ada aturan yang mengikatnya di undang-undang," ucapnya.
Lebih lanjut, Bagja mengatakan KPU perlu menjelaskan secara detail kepada publik agar tidak ada isu yang melebar terkait berubahnya format debat capres-cawapres pada Pemilu 2024.
"Untuk menghilangkan isu agar isunya hilang, jangan sampai masyarakat bertanya benar enggak nih debat cawapres dihilangkan? (Kalau hilang) ya enggak boleh kan undang-undangnya jelas. Jadi, KPU stated saja," kata Bagja.
Sebelumnya, KPU mengungkap alasan mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
