Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembentukan Badan Layanan Umum Dukungan Pengusahaan Jalan Tol (BLU DPJT) menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait jalan tol.
"Kita lihat Peraturan Pemerintahnya terlebih dulu sebagai dasar untuk mengoperasikan BLU tersebut dengan PP," ujar Basuki di Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Selasa.
Menurut dia, saat ini PP terkait jalan tol tersebut dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kementerian PUPR berharap PP terkait jalan tol tersebut dapat rampung dalam 1-2 bulan.
Sedangkan terkait rencana jadwal uji coba sistem transaksi tol nirsentuh tanpa henti atau multi lane free flow (MLFF), Kementerian PUPR mengungkapkan jadwal uji coba itu sedang dibahas di internal Badan Usaha Pelaksana, dan mereka akan menjadwalkan kembali atau reschedule tanggal yang pas untuk menyiapkan teknisnya.
Sistem transaksi nontunai berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) menjadi salah satu inovasi baru melalui sistem pembayaran nirsentuh dengan menciptakan suatu efisiensi, efektivitas, aman, dan nyaman dalam penerapan sistem pembayaran jalan tol di Indonesia.
MLFF merupakan hasil dari kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Hungaria dengan tujuan meningkatkan sistem pembayaran tol Indonesia. Proyek ini diinisiasi pada saat kunjungan Perdana Menteri Hongaria, Mr. Victor Orbán ke Indonesia pada tahun 2016.
Pemerintah Hungaria berinvestasi 100 persen dari proyek ini dengan nilai investasi sebesar Rp4,5 triliun dalam bentuk kerja sama pemerintah dan badan Usaha (KPBU). Investasi dari Pemerintah Hongaria ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah terhadap investasi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PUPR: BLU pengusahaan tol tunggu PP terkait jalan tol terbit
