FGBLP soroti pasal "mandatory spending", RUU Kesehatan sudah merespons

Senin, 10 Juli 2023 14:50 WIB

Tangkapan layar Prof. Dr. dr. Laila Nuranna, SpOG (K) (kanan) dalam konferensi pers Petisi Forum Guru Besar Lintas Profesi (FGBLP): Tunda Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (10/7/2023). (ANTARA/Sean Filo Muhamad)

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap RUU Kesehatan merupakan hal yang wajar dalam diskusi dalam alam demokrasi.
 
"Kalau ada yang merasa, kok saya kasih seratus (masukan-red), tidak semuanya diterima, ya wajar. Kami lihat, dari seratus yang masuk akal cuma 50, DPR lihat yang masuk akal cuma 40. Diskusi itu terjadi," katanya dalam Podcast Kabinet "Rapor Pandemi hingga Polemik RUU Kesehatan" (3/7).
 
Menkes Budi juga menyebutkan RUU Kesehatan sudah dipersiapkan sejak Desember 2022 melalui peran serta masyarakat. Sosialisasi berlanjut pada agenda public hearing oleh pemerintah sejak Februari sampai akhir April 2023
 
Selama periode tersebut, Kemenkes telah menggelar 150 kegiatan mengundang 1.200 institusi, 7.000 tamu undangan hingga menghasilkan 6.000 masukan yang dipertimbangkan.

"Selama programnya jelas, pengeluaran anggarannya jelas, tidak pernah Menteri Keuangan tidak mendukung itu. Dari pada kami taruh uang sekian, tapi programnya tidak ada, itu bisa terjadi kebocoran, ketidakefisienan dari anggaran yang kami berikan," kata Menkes.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Para guru besar soroti hilangnya "mandatory spending" di RUU Kesehatan