Bandung (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menjadi proyek percontohan atau pilot project oleh pemerintah pusat untuk memulai penerbitan obligasi daerah, ungkap Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil.
"Alhamdulillah, Jawa Barat dianggap manajemen keuangannya sangat baik. Jadi akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan Jawa Barat melalui sumber pendanaan obligasi daerah," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin.
Gubernur mengatakan, inovasi pendanaan dengan obligasi daerah memang dibutuhkan oleh Jawa Barat. Hitungan Pemerintah Provinsi, Jawa Barat membutuhkan Rp800 triliun untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan.
Sementara pembiayaan dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) rutin maksimal hanya sanggup membiayai hingga Rp 50 triliun.
"Jadi butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastruktur menjadi paripurna. Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang. Maka harus ada inovasi untuk mempercepat itu," kata dia.
Gubernur Ridwan Kamil meyakini, dana obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur akan membawa dampak percepatan pada sektor-sektor ikutannya.
"Khususnya infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangunnya di awal, maka dia akan mengakselerasi ekonomi yang menjadi fasilitasi infrastruktur," kata dia.
Dia mengatakan saat ini ada dua proyek infrastruktur yang tengah dijajaki dengan pembiayaan lewat obligasi daerah, yakni akses ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) da rumah sakit-rumah sakit untuk anggaran di 2024.
