Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2023 turun menjadi sebesar 403,1 miliar dolar AS, dari akhir Maret 2023 yang sebesar 403,3 miliar dolar AS.
Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (year-on-year/yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8 persen (yoy).
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta.
Adapun ULN pemerintah tetap terkendali, yang tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 194 miliar dolar AS. Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8 persen (yoy) setelah mengalami kontraksi 1,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga. Penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Ia menyebutkan pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,1 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,9 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, konstruksi 14,3 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 10,2 persen.
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta.
Adapun ULN pemerintah tetap terkendali, yang tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 194 miliar dolar AS. Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8 persen (yoy) setelah mengalami kontraksi 1,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga. Penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Ia menyebutkan pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,1 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,9 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, konstruksi 14,3 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 10,2 persen.
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
