Jakarta (ANTARA) - Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri resmi menutup pendaftaran rekrutmen anggota polisi tahun 2023, Senin (17//4), tercatat jumlah pendaftar mencapai 154.007 orang
Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa, mengatakan dari 154.007 pendaftar secara daring pada tanggal 4 April lalu, sebanyak 116.737 orang lolos verifikasi.
“Rinciannya 101.586 pendaftar pria dan 15.151 pendaftar wanita,” kata Dedi.
Ia merincikan, untuk pendaftar calon taruna/taruni Akpol yang lolos verifikasi sebanyak 5.905 orang dengan rincian 5.405 pria dan 500 wanita.
Sementara untuk mereka yang lolos verifikasi calon Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) sebanyak 94.097 orang dengan rincian 79.672 pria dan 14.425 wanita.
Sedangkan untuk calon Bintara Brimob sebanyak 8.308 orang. Untuk tahun ini tidak membuka calon siswa wanita.
Begitu juga dengan Tamtama Brimob. Mereka yang lolos verifikasi sebanyak 6.974 orang. Sementara untuk Tamtama Ditpolair sebanyak 374 orang yang lolos dalam pendaftaran kemarin.
Setelah dinyatakan lolos proses verifikasi, kata Dedi, sebanyak 116.737 pendaftar calon taruna/taruni Akpol, Bintara dan Tamtama selanjutnya mengikuti tahapan tes yang telah disiapkan.
Lebih lanjut, kata mantan Kadiv Humas Polri ini, untuk penerimaan calon Bintara Polair yang lolos ada 621 orang dan untuk Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Bakomsus Nakes) sebanyak 458 orang dengan rincian 232 pria dan 226 wanita.
Jenderal bintang dua itu berharap dalam penerimaan anggota Polri tahun ini bisa memberikan kontribusi yang positif yakni untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.
“Penerimaan terpadu sebagai momentum dan operasi khusus SDM Polri dalam pertarungan meningkatkan public trust," kata Dedi.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menegaskan SSDM Polri melaksanakan prinsip Betah (bersih, transparan, akuntabel dan humanis) dalam pelaksanaan rekrutmen Polri 2023.
Dengan prinsip tersebut kata dia, SSDM Polri melibatkan pengawasan internal yakni dari Itwasum dan Divisi Propam. Sementara dari pihak eksternal yaitu Kompolnas, Kemendikbud, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) serta media online nasional.
Dedi menambahkan, SSDM Polri juga meluncurkan hotline pengaduan masyarakat (Dumas) terkait proses rekrutmen anggota Polri.
Sebelumnya, Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri melibatkan peran aktif masyarakat untuk mengawasi proses rekrutmen anggota polisi dengan meluncurkan “hotline” pengaduan masyarakat di Jakarta, Selasa.“Rekrutmen ini harus menjadi kontribusi positif dengan melaksanakan prinsip Betah (bersih, transparan, akuntabel dan humanis), serta clean and clear,” kata Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo dalam keterangannya.
Dedi menjelaskan, masyarakat yang mengalami, melihat, mendengar dan mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan calon anggota polisi dapat mengadu ke hotline nomor ponsel 0857-7376-0016.
Nomor hotline tersebut, kata dia, tersambung langsung dengan aplikasi WhatsApp SSDM Polri. Peluncuran hotline tersebut merupakan operasi khusus SDM Polri untuk mempertahankan kinerja rekrutmen yang pernah memperoleh sertifikasi ISO dengan prinsip BETAH.
“Inilah pertanggungjawaban kita, penting untuk meningkatkan kerja keras dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang saat ini telah mencapai 70,8 persen,” kata Dedi.
Mantan Kadiv Humas Polri itu mengatakan setelah peluncuran ini, pihaknya menargetkan untuk meningkatkan kepercayaan publik hingga bisa menyentuh 76 persen, bahkan lebih, pada HUT Bhayangkara 1 Juli mendatang.
Ia menyebut, rekrutmen anggota Polri yang bersih menjadi pertaruhan untuk mencapai target peningkatan kepercayaan publik Polri kembali.
“Brand image yang masih melekat di masyarakat, 'masuk polisi pakai uang', 'masuk bintara sekian ratus (juta rupiah)', '(masuk) taruna sekian ratus juta atau sekian miliar (rupiah)'. Image ini harus kami rubah,” kata Dedi.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu juga memperingatkan agar pelanggaran dalam proses rekrutmen anggota Polri dihindari. Para pejabat kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah, diminta memiliki upaya mitigasi kecurangan dalam penerimaan anggota Polri ini.
“Polri harus ubah image tersebut. Contoh kasus di Jawa Tengah ini sudah cukup memukul Polri. Jangan sampai terulang kembali. Mitigasi sedari awal sampai selesai proses rekrutmen," ungkap dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pelamar rekrutmen Polri 2023 capai 154.007 peserta
