Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan mangkrak meskipun terdapat pembengkakan biaya dan menggunakan dana APBN.
“Hasil negosiasi kereta cepat harus berjalan, tidak mungkin kita mangkrakkan. Kalau bengkaknya itu karena korupsi, kita harus musnahkan, tapi ini jelas bengkaknya karena pada saat COVID, karena proyek-proyek banyak yang mundur,” kata Erick saat memberikan keterangan pers di Stasiun Pasar Senen, Selasa.
Selain itu, ia juga menyoroti beberapa hal lain yang menjadi faktor pembengkakan biaya proyek KCJB tersebut, seperti naiknya harga komponen-komponen utama termasuk besi dan baja, hingga terganggunya rantai pasok (supply chain).
“Lalu kalau kita hitung lagi pembangunan sekarang dan kemarin lebih mahal lagi karena tidak hanya besi, (komponen) yang lain-lain juga naik,” ujar pria yang juga merupakan Ketua Umum PSSI itu.
Lebih lanjut, Erick mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang tidak singkat, mengingat segala halnya perlu perencanaan matang untuk penggunaan jangka panjang masyarakat luas.
“Konteks pembangunan infrastruktur itu tidak mungkin seperti kita membangun supermarket (yang bisa cepat). Jalan tol dibangun selama delapan tahun dan terbukti hari ini mulai visible dengan kendaraan dan pergerakan ekonomi yang membaik,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan China terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk kenaikan biaya (cost overrun) proyek KCJB.
Ia pada Senin (10/4) menjelaskan bahwa tim teknis dari kedua negara telah menyepakati nilai cost overrun proyek sebesar 1,2 miliar dolar AS (sekira Rp18,2 triliun).
Luhut mengungkapkan pihak China telah menawarkan tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen dengan total pinjaman sekitar 560 juta dolar AS. Namun, pemerintah berharap suku bunga pinjaman bisa sekitar 2 persen. Ia juga menargetkan negosiasi terkait total pinjaman, suku bunga hingga tenor bisa difinalkan sekitar pekan depan.
Sementara itu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menolak permintaan China menjadikan APBN sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.Menurut Muhaimin, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, langkah tersebut merupakan langkah yang bagus karena merelakan APBN sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berisiko terlalu besar.
"Saya kira bagus (langkah Luhut menolak permintaan China jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Risikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera," ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu lalu menegaskan Pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar bersifat business to business (B2B) sehingga seharusnya tidak membebani APBN sama sekali.
"Yang perlu dipastikan itu, proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukuplah dana PMN disuntikkan. Jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin investasi," ujar Muhaimin.
Dia menambahkan, jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB, hal tersebut akan menyebabkan fiskal negara Indonesia terbebani hingga puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.
"Padahal, kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya, hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandera," ucap dia.
China Development Bank (CDB) disebutkan meminta jaminan berupa APBN salam memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Luhut Binsar Pandjaitan pun menolaknya.
“Kemarin, mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang, makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut pada Senin (10/4).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Erick: Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak mungkin dimangkrakkan
