Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan segala potensi dalam proses demokrasi dapat dikelola untuk menghindari polarisasi (pembelahan).
Tito menjelaskan dalam ilmu keamanan, setiap pembelahan/perbedaan mengandung potensi konflik. Konflik hal biasa, karena beda kepentingan dan tujuan.
"Namun, konflik tidak boleh saling menghancurkan, harus dikelola, agar konflik ini tidak boleh mengoyak kebangsaan," katanya di Jakarta, Senin saat memberikan sambutan pada kegiatan dialog kebangsaan bersama partai politik dalam rangka persiapan Pemilu 2024.
Dalam kegiatan yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama KPU dan Bawaslu tersebut, Tito mengakui sistem pemilihan langsung dalam demokrasi, turut melegalisasi pembelahan (polarisasi) di masyarakat.
"Sebetulnya, dengan pemilihan langsung, ini membelah masyarakat, polarisasi masyarakat atas nama demokrasi," ungkapnya.
Kata dia, Indonesia harus melaksanakan prinsip demokrasi, sehingga potensi konflik merupakan harga yang harus dibayar, karena menganut sistem demokrasi.
Tito mencontohkan negara seperti Afganistan yang merdeka lebih dahulu dari Indonesia, hanya memiliki tujuh suku dengan 99 persen agama sama, sampai hari ini belum selesai dengan konflik.
Potensi konflik dapat dikelola untuk hindari polarisasi, sebut Mendagri
Senin, 13 Maret 2023 15:48 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sambutan pada acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Senin (13/3/2023). BNPT menyelenggarakan Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dengan tema "Merajut Persatuan dan Kesatuan, Mencegah Polarisasi Sosial dan Politik Identitas yang Dapat Mengarah pada Aksi Terorisme dalam Pemilu 2024". ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
