Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta kepada pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya diusulkan calon persiapan daerah otonomi baru (CPDOB) untuk membenahi infrastruktur, pendidikan dan lainnya, sebelum akhirnya ditetapkan untuk dimekarkan oleh pemerintah pusat.
"Artinya, lanjut dia, nantinya dari sekarang sambil menunggu penetapan DOB atau kalau moratorium dicabut. Maka pemerintah kabupaten kota yang diusulkan telah membenahi infrastruktur, pendidikannya dan lainnya untuk difokuskan ke delapan CPDOB tersebut," kata Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Pemprov Jawa Barat, Azis Zulficar Yusca, di Bandung, Rabu.
Baca juga: PDIP dorong pencabutan moratorium DOB untuk Jawa Barat
Baca juga: PDIP dorong pencabutan moratorium DOB untuk Jawa Barat
Aziz mengatakan hal tersebut harus dilakukan supaya daerah yang dimekarkan tidak timpang antara induk dan yang dimekarkan.
Pemprov Jabar berharap tahun ini ada CPDOB yang disetujui oleh pemerintah pusat, mengingat pengusulan delapan CPDOB di bawah komando Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat yang penduduknya hampir 50 juta jiwa.
Pada tahun 2020 Jabar mengusulkan Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Selatan, Kabupaten Garut Selatan, tahun 2021 Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, dan tahun 2022 Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan dan Kabupaten Garut Utara.
Aziz mengatakan, kemungkinan ada yang disetujui tahun ini, pemerintah pusat punya indikator-indikator tersendiri karena menghitung dari kajian fiskal maupun juga penataan daerahnya.
"Pada intinya, Pemprov Jabar menyiapkan delapan DOB ditambah kami juga menyarankan ke rekan-rekan di kabupaten kota yang dimekarkan, kabupaten induknya terus didorong untuk pembangunannya," kata dia.
