Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan apabila ada anggota polisi yang terlibat dalam jaringan perjudian akan diproses dan ditindak tegas.
"Yang jelas, kalau memang ada keterlibatan di dalamnya kami proses. Ini supaya menjadi jelas dan rekan-rekan juga bisa mengetahui langkah-langkah yang saat ini sedang kami laksanakan," kata Jenderal Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, menanggapi isu Konsorsium 303.
Sigit menjelaskan Polri telah membentuk tim gabungan bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang diduga memiliki keterkaitan dengan perjudian.
"Saat ini ada yang sedang kami analisis, ada 329 rekening, sebanyak 202 rekening saat ini sudah kami blokir," katanya.
Mengenai isu Konsorsium 303, Sigit mengatakan bahwa Polri tegas dalam memberantas tidak pidana perjudian, baik judi daring maupun konvensional. Sepanjang 2022 telah dilaksanakan kegiatan pemberantasan perjudian sebanyak 2.049 kasus dengan menangkap 3.296 orang tersangka.
Jumlah tersebut terdiri atas perjudian konvensional 1.408 kasus dengan 2.369 orang tersangka dan judi daring 641 kasus dengan 927 orang tersangka.
Khusus bulan Juli 2022, kata Sigit, tercatat ada 2.236 kasus judi yang ditangani Polri dengan 3.748 orang tersangka. Khusus judi daring tercatat 1.125 kasus dengan menangkap 1.516 orang tersangka, terdiri atas pemain 1.446 orang dan sisanya terkait penyelenggara mulai dari customer service, pegawai, pemilik laboratorium, dan penyedia layanan website.
"Tentu kami tidak berhenti sampai di situ,” ujar Sigit.
Polri juga sudah menetapkan 10 orang tersangka berstatus daftar pencarian orang (DPO) dan diduga terlibat dengan kelompok judi daring kelas atas. Empat tersangka terindikasi di dalam negeri, yakni TN, R, FN, dan K. Sedangkan tersangka terindikasi di luar negeri berinisial IT, TS, EA, B, KA, dan J.
"Saat ini kami telah membentuk tim khusus terdiri dari Bareskrim, polda-polda terakhir, Hubinter untuk melakukan berbagai macam upaya," katanya.
Kapolri menjelaskan upaya pertama adalah mencari buron yang saat ini sedang berada di luar negeri dengan membuat red notice. Upaya kedua, melakukan pendekatan dengan skema police to police dengan mengirimkan anggota Polri ke lima negara.
"Dan tentunya kami sedang menunggu hasilnya dan bisa membawa buron kelas atas tersebut untuk dibawa kembali ke dalam negeri. Saya tidak perlu sebutkan negara-negaranya, yang jelas ada lima negara. Dari situ akan terlihat semua, mohon doanya agar kami bisa membawa pulang, dan dari situ nanti baru kami, baru bisa kita liat (keterlibatan judi)," kata Sigit.
Siap Bantu Narasi TV
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap membantu kru Narasi TV untuk menelusuri peretasan yang dialami dengan mengerahkan Direktorat Siber Bareskrim Polri.
“Silakan laporkan saja, Polri ada Direktorat Siber, nanti akan kami bantu telusuri,” kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Menurut jenderal bintang empat itu, jika laporan sudah diterima maka Tim Siber tidak bekerja sendiri, tapi menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mendalami pelaku peretas yang sebenarnya.
“Polri bekerja sama dengan rekan-rekan BSSN untuk bisa mendalami siapa peretasnya,” kata Sigit.
Tim kuasa hukum Narasi resmi melaporkan ke Bareskrim Polri dugaan serangan penolakan layanan secara terdistribusi atau (DDoS) yang menimpa portal media itu, Jumat.
Laporan tersebut telah diterima dan teregistrasi dengan Nomor: STTL/365/IX/2022/Bareskrim Polri.
Serangan DDoS tersebut adalah rangkaian serangan digital yang dialami Narasi, setelah aset-aset digital 37 kru redaksi dan mantan redaksi diretas sejak Sabtu (24/9).
“Jadi kami hari ini melakukan pelaporan terkait dengan dugaan adanya peretasan terhadap website teman-teman Narasi. Tapi hari ini kami mewakili secara perusahaan, yang memang diduga website-nya diretas,” kata Ade Wahyudin, kuasa hukum Narasi, di Bareskrim Polri.
Serangan DDoS tersebut merupakan tindak kejahatan digital yang melanggar Pasal 30, Pasal 32 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebabkan terganggunya kegiatan jurnalistik tim redaksi Narasi. Berbagai bentuk perbuatan menghalang-halangi kegiatan jurnalistik juga melanggar Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers.
Ramai diberitakan sebanyak 34 awak redaksi Narasi TV terkena peretasan massal. Hal ini diketahui pertama kali Sabtu (24/9), peretas berupaya mengambil alih akun media sosial milik redaksi Narasi mulai dari WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Telegram.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kapolri tegaskan proses anggota jika terlibat jaringan perjudian
