Ia juga menyampaikan bagi masyarakat Garut yang tidak mendapatkan program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk segera lapor ke pemerintah desa.
Bahkan, lanjut dia, masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat bisa melaporkannya ke aparat yakni Babinsa atau Bhabinkamtibmas untuk ditindaklanjuti ke pemerintah desa.
Baca juga: Bantuan subsidi angkutan umum disiapkan Pemkab Garut
"Kepada masyarakat Garut yang hari ini tidak mempunyai program, baik BLT maupun PKH dan KIP itu boleh segera melapor kepada kepala desa, dan akan kita tangani secepatnya, boleh lapor kepala desa boleh lapor ke Bhabinkamtibmas, boleh lapor ke Babinsa," katanya.
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Garut menggelar aksi dengan tertib, kemudian digelar audiensi dengan jajaran pimpinan DPRD Garut, Bupati Garut dan sejumlah dinas terkait.
Aksi mahasiswa itu menyampaikan penolakan terkait kenaikan BBM dan juga meminta unsur pimpinan di Garut menyatakan sikap menolak kenaikan BBM.
Bupati Garut siap optimalkan program sosial
Rabu, 7 September 2022 20:56 WIB
Bupati Garut Rudy Gunawan (kanan) bersama Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana (kedua kanan) menyimak tuntutan aksi mahasiswa tentang kenaikan BBM di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (7/9/2022). ANTARA/Feri Purnama
