"Kepada masyarakat untuk membeli sapi untuk kurban atau konsumsi harus yang memiliki label kesehatan biar aman," kata Uu Ruzhanul Ulum saat kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Kabupaten Garut, Jumat.
Baca juga: Peternak yang merugi akibat wabah PMK di Garut akan dapat bantuan
Ia menyampaikan sesuai aturan setiap sapi kurban harus sehat, dan tidak ada alternatif lain di tengah kondisi wabah PMK dan terbatasnya hewan ternak membolehkan sapi yang PMK dijadikan kurban.
"Ya enggak bisa (sapi sakit), itu harus dimusnahkan," katanya.
Ia menuturkan pemerintah provinsi terus melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak yang ada setiap daerah, hasilnya masih banyak yang terdampak wabah PMK.
"Memang ada peningkatan, tetapi peningkatan ini dibuktikan karena ada 'tracing' dari pemerintah, dan hanya pemantauan, termasuk kami dari daerah," katanya.
Ia menyampaikan saat ini ketersediaan sapi terbatas, sedangkan permintaan masyarakat menjelang Idul Adha cukup tinggi, bahkan di sejumlah kandang banyak yang kosong karena ada batasan pengiriman hewan ternak dari luar daerah.
Jelang Idul Adha, kata Uu, pemerintah provinsi akan melakukan upaya agar kebutuhan sapi bagi masyarakat dapat terpenuhi.
Provinsi Jabar, lanjut Uu, akan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan tertentu seperti mengizinkan sapi dari luar masuk Jabar dengan syarat dan spesifikasi tertentu.
"Mudah-mudahan akan kami sampaikan kepada pemerintah lewat Pak Gubernur dan menteri untuk memberikan kebijakan lain," katanya.
Ia menegaskan wabah PMK pada hewan ternak harus diantisipasi, begitu juga kebutuhan masyarakat akan hewan kurban harus dipenuhi untuk ibadah kurban.
Ia mengimbau masyarakat untuk membeli sapi sehat dengan bukti ada label resmi dari pemerintah yang menjelaskan bahwa sapi tersebut sehat.
"Intinya PMK harus diantisipasi tetapi kebutuhan sapi untuk ritual ibadah umat Islam bisa tercukupi, sekalipun dengan domba ataupun kambing," katanya.
Baca juga: Polres Garut serahkan sepeda motor curian kepada pemiliknya
