"ASN ada yang memang lurus melaksanakan tugas, ada ASN yang politis. Ini rawan terjadi. Karena ketika ASN dipolitisasi, dalam konteks Pilkada, ada upaya penggunaan-penggunaan anggaran negara," kata Burhan.
Ia menyebutkan, permasalahan lainnya yang perlu partisipasi pengawasan dari masyarakat yaitu keberpihakan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kenapa ini saya sampaikan, karena ini perlu partisipasi dari teman-teman agar Bawaslu ini juga diawasi. Masyarakat harus juga mengawasi kami sebagai penyelenggara. Sehingga nanti hasil Pemilu punya kualitas dan legitimasi yang kuat," tuturnya.
Bawaslu Bogor berharap partisipasi warga dalam Pemilu 2024 lebih dari sekadar ke TPS
Sabtu, 21 Mei 2022 5:58 WIB
Sosialisasi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/5/2022). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
