Dedi Mulyadi minta KLHK terbuka terkait masalah kerusakan lingkungan

Purwakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terbuka terkait masalah kerusakan lingkungan dan hutan.

"Segala aspek kerusakan lingkungan dan hutan harus disampaikan terbuka karena hingga sekarang masih terus terjadi perusakan hutan," katanya dalam sambungan telepon, di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu.

Baca juga: KLHK segel dua lokasi galian C ilegal di Purwakarta

Ia mengatakan berbicara soal lingkungan, KLHK harus fokus pada dua hal. Pertama adalah menjaga yang sudah ada seperti gunung, sungai, dan hutan agar terus berkesinambungan sehingga tidak ada lagi perusakan, penebangan, pencemaran, dan penambangan baru. Kedua adalah 'recovery', seperti gunung, aliran sungai, dan hutan yang rusak.

“Kalau dua-duanya terus berjalan tidak akan pernah selesai. Kita me-'recovery' lingkungan hidup yang baru kemudian membangun kerusakan baru. Di sinilah peta data mulai kita petakan, wilayah mana yang akan fokus 'recovery' dan wilayah mana yang harus dijaga,” katanya.

KLHK, kata dia, sebenarnya mendapat berkah di era digital seperti saat ini karena ada respons publik terutama generasi Z terhadap isu lingkungan. Dengan seperti itu, isu lingkungan selalu viral dan menjadi perhatian publik. “Coba KLHK sikapi isu sensitif yang viral, misalnya beberapa waktu lalu ekskavator berhadapan dengan harimau. Pertanyaan saya kalau ekskavator sudah berhadapan dengan harimau berarti yang salah ekskavator karena melakukan perluasan kawasan sawit lagi. Pertanyaan saya sawit itu mau sampai kapan diperluas? Apakah kita tidak akan menyisakan ruang konservasi, kita tidak akan menyisakan hutan lindung? Apakah negeri ini cukup dengan satu komoditi? Ini harus ada penjelasan publik dalam rangka menjaga yang sudah ada. Kita malu dong sama harimau yang halangi ekskavator,” katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi beserta KLHK tinjau pengelolaan limbah pabrik di Purwakarta

Dedi berpandangan tidak ada kaitannya aspirasi DPR RI dengan memperjuangkan kepentingan publik dengan aspek-aspek yang melemahkan daya kritis.

“Saya tidak mau anggota DPR dapat aspirasi, misal Rp500 juta untuk di dapil kemudian diam terhadap 100 ribu hektare hutan yang digunduli. Misal kita dapat aspirasi Rp500 juta tidak ada artinya tapi kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Aspirasi adalah kebutuhan publik yang tidak bisa dikaitkan dengan apa pun. Saya rela tidak ada aspirasi asalkan KLHK bisa fokus dan tegas mengatasi lingkungan," kata dia.

Dedi menyoroti kerugian negara yang jika dikalkulasikan bisa mencapai triliunan. Salah satu contohnya seseorang mendapatkan izin penambangan di areal 100 hektare namun bisa jadi pohon yang dibabat mencapai 1.000 hektare.

Hal tersebut, katanya, sering tidak terdeteksi karena masalah kewenangan. Tidak hanya terjadi di Kalimantan atau Sumatera yang memiliki areal hutan luas, tapi terjadi juga di Jawa yang padat penduduk. “Jangan jauh-jauh, di Jawa Barat penambangan batu pakai bom (di Karawang) dibiarkan, penambangan pasir dibiarkan, semua tidak peduli. Kok tidak peduli karena berbicara kewenangan. Di kabupaten, Satpol PP merasa bukan kewenangan karena izinnya di kementerian, sementara kementerian tidak ada petugasnya. Ini kan kehancuran terus berlangsung,” ucapnya.

Dedi meminta agar Menteri LHK berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan perubahan struktur lingkungan.

Ia meminta seluruh jajaran KLHK untuk terbuka dan menjelaskan mengenai kemajuan berbagai temuan dan hasil kunjungan kerja DPR RI beberapa waktu lalu sehingga bisa segera ditindak lanjuti.

“Termasuk saya menanyakan kembali Dirjen Gakkum menutup tambang di Karawang, tapi Dirjen Planologi mengeluarkan izin untuk tambang tersebut, ini harus segera dibereskan," katanya.

Baca juga: Aktivitas perusahaan tambang Atlasindo Karawang dihentikan Gakkum KLHK