Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perjanjian ekstradisi antara kedua negara.
"Untuk perjanjian ekstradisi, dalam perjanjian yang baru ini masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun, menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP," kata Presiden Jokowi di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong seusai menghadiri "Leaders’ Retreat" Indonesia-Singapura di tempat yang sama.
Azas retroaktif yang dimaksud adalah pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya.
Baca juga: Menkumham tandatangani perjanjian ekstradisi Indonesia - Singapura
"Kemudian persetujuan 'Flight Information Region', FIR, dan pernyataan bersama Menteri Pertahanan kedua negara tentang komitmen untuk memberlakukan perjanjian kerja sama pertahanan," tambah Presiden Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan "exchange of letters" antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinasi untuk Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean.
"Sementara dengan penandatanganan perjanjian FIR maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia terutama di perairan sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna," ungkap Presiden.
Akhirnya, Indonesia dan Singapura sepakati perjanjian ekstradisi
Rabu, 26 Januari 2022 11:14 WIB
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong melakukan pembicaraan tete-a-tete di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). (ANTARA/Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
