Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy di Kota Bogor, Rabu, penghentian sementara atau jeda waktu selama lebih kurang satu bulan operasional Biskita Trans Pakuan, bersama angkutan umum sejenis yang menggunakan konsep buy the service (BTS) di 30 daerah oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) perlu disikapi untuk berbenah.
"Iklan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan selain penjualan tiket. Pemasangan iklan di shelter dan bis, harus dimaksimalkan, namun tentunya harus sesuai dengan regulasi yang ada," katanya.
Baca juga: 10 unit Biskita Trans Pakuan untuk 6 rute resmi beroperasi
Rusli meminta PDTJ segera melaporkan hasil operasional Biskita Trans Pakuan yang sudah berjalan selama dua bulan sejak 2 November 2021 hingga saat ini.
Laporan operasional bertujuan sebagai dasar pertimbangan usulan harga tiket bisa sesuai dengan kebutuhan operasional, daya beli masyarakat dan menghasilkan keuntungan juga bagi PDJT.
"Jangan sampai, nantinya Biskita ini malah jadi beban APBD karena tidak berbanding lurus antara pendapatan dan biaya perawatan. Ini harus diperhitungkan," ungkapnya.
