7 pelapor gratifikasi inspiratif tahun 2021 versi KPK berikut ini

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada tujuh pelapor gratifikasi dalam rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

"Kami mewakili pimpinan merasa bangga atas kehadiran bapak ibu sekalian. Bapak ibu cerminan dari nilai-nilai integritas yang selalu kami junjung. Tidak mudah bapak ibu sekalian untuk menolak gratifikasi bahkan melaporkan gratifikasi kami sadar betul itu," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberi sambutan dalam acara "Penghargaan Pengendalian Gratifikasi" di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta yang disiarkan kanal Youtube KPK, Senin.

Ada tiga kategori penghargaan pengendalian gratifikasi, yaitu pelapor gratifikasi inspriratif 2021, insan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 2021 serta Jaga Data dan Mascot Challenge 2021.

Baca juga: Pemkab Cirebon minta pendampingan KPK saat proses lelang terbuka jabatan

Dalam kesempatan itu, Alex mengatakan lembaganya saat ini sedang mengevaluasi agar bagaimana para penerima gratifikasi itu terdorong untuk melaporkan.

"Kami kencangkan untuk melakukan upaya-upaya pemeriksaan terhadap gratifikasi, laporan masyarakat, dan juga dari LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Mungkin bapak ibu sebagian bukan sebagai wajib lapor LHKPN karena bukan sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara tetapi bagi para penyelenggara negara atau pejabat negara wajib lapor LHKPN," ucap Alex.

KPK, kata dia, mempunyai instrumen untuk diperbolehkan membuka rekening atau menelusuri aset-aset dari penyelenggara negara maupun penjabat negara.

"Entah lewat PPN (Pajak Pertambahan Nilai) itu terkait aset tanah dan bangunan atau dengan pemda atau samsat terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Banyak sekali yang kami temui ketika kami melakukan klarifikasi atau melihat LHKPN ternyata direkeningnya itu banyak sekali transaksi yang sifatnya tunai, statusnya sebagai penyelenggara negara tidak punya pekerjaan lain selain pejabat penyelenggara negara tetapi rutin setiap bulan dia menyetor uang secara tunai," ungkapnya.