Pemkab Bandung optimalkan kolaborasi konvergen tangani kemiskinan ekstrem

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung berupaya mengoptimalkan kolaborasi semua perangkat dan instansi daerah secara konvergen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

"Kami memiliki strategi khusus berupa integrasi program. Di mana kemiskinan ini nantinya menjadi payung. Jadi semua program yang ada di perangkat daerah dan instansi lainnya harus merujuk kepada objek yang sama. Ini yang disebut kolaborasi konvergen," kata Bupati Bandung Dadang Supriatna di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung berada di angka 2,4 persen atau sekitar 93 ribu jiwa.

Hal tersebut, kata dia, menjadikan Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah program prioritas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam pengentasan kemiskinan.

"Miskin ekstrem itu ada di mana-mana. Ada spot-spot atau daerah yang penduduknya padat. Karena jumlah penduduknya besar," kata dia.

Dengan bantuan dari Kemendes PDTT, Dadang berharap, target penanganan miskin ekstrem di Kabupaten Bandung dapat selesai pada 2024.

“Sebagai tindak lanjut dari amanat rakornas kemarin, kami akan 'mapping' atau melaksanakan penajaman 'database'. Dengan begitu akan terlihat dimana saja lokasinya, masuk kategori apa dan seperti apa penanganannya," katanya.

Selain itu, menurutnya, pengentasan kemiskinan ekstrem pun dapat termonitor dengan baik apabila berbagai pihak memanfaatkan teknologi.

Menurut dia, masyarakat pun bakal mengetahui sejumlah program pemerintah apabila cepat terinformasikan.

"Dengan digitalisasi seperti saat ini, tentunya akan memudahkan kami untuk melakukan pengendalian dan monitoring sehingga kebijakan yang diambil pun akan lebih cepat dan tepat," kata Dadang.

Baca juga: Waspada 24 kecamatan di Kabupaten Bandung rawan longsor

Baca juga: RSHS Bandung antisipasi gelombang ketiga COVID-19 meski tren kasus menurun