UI gandeng BPKP perkuat tata kelola kampus

Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memperkuat tata kelola di lingkungan kampus tersebut.

Kerja sama kedua belah pihak ditandai dengan penandatangan Nota Kesepakatan Bersama antara Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, Ph.D., dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Aula Gandhi, Kantor BPKP, Jakarta Timur, Selasa (19/10).

Rektor UI Ari Kuncoro menyambut gembira atas kesediaan BPKP dalam mendampingi UI, untuk mewujudkan penataan dan transformasi tata kelola UI guna mewujudkan UI sebagai Entrepreneurial University yang ditunjang oleh Smart Campus.

Selain itu dalam hal transformasi tata kelola di UI, juga terdapat harapan agar adanya sinergi dalam penyelenggaraan otonomi UI baik di bidang akademik maupun non akademik.

"Hal ini dipandang perlu untuk melakukan transformasi Penataan dan Transformasi Tata Kelola UI sesuai dengan prinsip good university governance," katanya.

Kerja sama ini nantinya akan menjadi bagian dari kegiatan pendampingan tata kelola dan harmonisasi antar kebijakan dalam lingkup universitas, khususnya dalam pengelolaan otonomi UI sebagai PTNBH.

"Dalam hal transformasi tata kelola di UI juga terdapat harapan agar adanya sinergi dalam penyelenggaraan otonomi UI baik di bidang akademik maupun non akademik," kata Ari Kuncoro.

“UI juga akan melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan universitas yang modern, adaptif, inovatif, dan agile dengan melakukan benchmark tata kelola top universities baik di QS World University Rankings, Times Higher Education (THE), dan perankingan internasional lainnya. Seluruh harapan tersebut dapat terwujud apabila diselaraskan dengan penguatan pengelolaan sumber daya universitas dan organisasi,” ujar Ari Kuncoro.

Kerja sama penguatan tata kelola yang akan dilakukan UI dengan BPKP meliputi pengawalan program strategis atau prioritas UI, pengembangan transformasi tata kelola UI, peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset pada UI, peningkatan kualitas implementasi sistem pengendalian intern pada UI, dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern di lingkungan UI.

"Nantinya ruang lingkup ini akan bersifat fleksibel dan memungkinkan untuk diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati," kata Rektor UI.

Untuk itu pihaknya berharap, penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi pijakan yang solid untuk kemitraan antara BPKP dan UI dalam persiapan dan pelaksanaan Transformasi Tata Kelola UI, serta menjadi awal untuk kerja sama yang lebih erat untuk program-program lainnya di masa depan.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik di UI, diperlukan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak.

"Komitmen ini harus dimulai dari perbaikan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko," ucapnya.

Ateh menambahkan perubahan statuta menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), memberikan keleluasan kepada UI untuk mengelola perguruan tinggi. Sehingga kata Ateh, perluasan kewenangan ini menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap proses bisnis UI, baik dari segi akademik maupun non akademik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut UI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan dalam menjalankan fungsi otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, maupun tantangan melaksanakan transformasi tata kelola untuk mewujudkan good university governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"BPKP akan memfasilitasi dalam bentuk assurance maupun consulting services yang disesuaikan dengan kebutuhan UI," kata Ateh.

Ia berharap, Nota Kesepakatan Bersama bukan hanya sekedar simbol semata namun benar-benar dijalankan secara nyata pada praktiknya. Dengan nota kesepakatan bersama ini juga diharapkan dapat terus meningkatkan efektifitas kerja sama yang telah terbangun, serta dapat diperluas sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan intern di UI.

Baca juga: Guru Besar UI sebut medsos sebabkan permasalahan jati diri dan eksistensi

Baca juga: Masih banyak tantangan wujudkan pemerintahan cerdas, kata Guru Besar UI