Cibinong, Bogor (ANTARA) - DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat mulai merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
"Hari ini kami menerima Rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dari pemerintah daerah, untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor," ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, usai Rapat Paripurna di Cibinong, Bogor, Jumat.
Menurutnya, selain penanganan masalah kesehatan, fokus belanja daerah di tahun depan akan memprioritaskan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Rudy mengatakan, kondisi pandemi memaksa pergeseran prioritas belanja daerah. Masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi menjadi konsumsi yang diprioritaskan dalam belanja daerah di APBD 2020, APBD 2021 yang masih berjalan dan juga perencanaan APBD di tahun depan.
"Untuk itu kami akan sangat berhati-hati agar APBD kita bisa efektif dalam penanganan pandemi dan sekaligus pemulihan ekonomi," katanya.
Sementara, Bupati Bogor, Ade Yasin di tempat yang sama mengatakan, semangat pembangunan Kabupaten Bogor ke depan adalah pemulihan ekonomi dengan tetap mengedepankan penanganan pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan juga akan menekankan pada upaya membangun kembali struktur ekonomi masyarakat dan ketersediaan lapangan kerja.
"Tema pembangunan kita adalah membangun masa depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah," kata Ade Yasin.
Tema tersebut, sesuai dengan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dicanangkan hingga tahun 2023 mendatang. Ade Yasin berharap, tahun depan pandemi COVID-19 sudah teratasi agar upaya pemulihan ekonomi daerah bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
"Meskipun kita belum tahu tahun depan kondisinya seperti apa, yang pasti upaya mengendalikan pandemi terus kita lakukan dengan percepatan vaksinasi dan juga mengajak semua pihak untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.
Rapat yang digelar secara virtual meeting tersebut sekaligus memberi persetujuan terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
Baca juga: APBD Kabupaten Bogor 2021 ditetapkan Rp7,6 triliun
Baca juga: RAPBD Perubahan Bogor masih defisit Rp1,43 triliun
Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor usul digitalisasi APBD demi hemat biaya fotokopi Rp700 juta
