DPRD Jabar menyoroti rendahnya serapan aspirasi desa di Indramayu

Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyoroti fakta mengenai rendahnya serapan aspirasi desa di Kabupaten Indramayu, di mana hanya 18 dari sekitar 300 desa yang usulannya berhasil menembus Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Ono menyebutkan fenomena "tidak lolos sensor" sistem ini, menjadi ancaman serius bagi pembangunan di tingkat akar rumput. Mengingat, SIPD kini menjadi pintu tunggal yang kian selektif akibat adanya pemangkasan anggaran pusat untuk daerah.

"Adanya SIPD tersebut, sebenarnya untuk memudahkan aspirasi program prioritas di desa-desa. Sebab, yang punya rakyat sebenarnya kan pemerintah desa," ujar Ono dalam keterangan di Bandung, Minggu.

Politisi tersebut menekankan, kunci utama agar usulan desa tidak berakhir di "tong sampah" digital adalah kedisiplinan perangkat desa dalam memperbarui data.

Ia mengingatkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran provinsi, persaingan antar-desa kini menjadi jauh lebih kompetitif.

Ono meminta para operator SIPD di tiap desa untuk lebih proaktif melakukan pengawasan mandiri terhadap status usulan mereka hingga mencapai status "indikatif".

"Operator ini harus selalu mengecek dan terus berkoordinasi dengan pihak Bappeda agar usulannya diterima," katanya.

Menurut dia, peran aktif perangkat desa dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan menjadi krusial agar usulan pembangunan dapat dikawal dengan baik oleh legislatif.

Meskipun DPRD Jabar saat ini memiliki keterbatasan alokasi anggaran untuk desa, Ono menjamin pihak parlemen tetap berkomitmen melakukan pengawalan ketat, namun dengan syarat usulan tersebut sudah terkunci secara administratif di dalam sistem.

"Kuncinya, akan kami kawal setelah usulannya masuk sistem dan menjadi program prioritas dalam sistemnya," pungkas Ono.

Guna memastikan percepatan pembangunan di Indramayu, DPRD Jawa Barat, tambah Ono, mendorong pemerintah desa untuk tidak sekadar menginput data, melainkan membangun ekosistem koordinasi yang intensif dengan Bappeda, agar perencanaan pembangunan tahun 2026 tidak terhambat oleh kendala teknis aplikasi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.