Ngamprah, 26/12 (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jabar, menginginkan agar empat kecamatan yang ada mampu menekan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan pada tahun 2011 mendatang.
Keempat kecamatan di wilayah selatan KBB itu meliputi Rongga, Gununghalu, Cililin dan Sindangkerta, kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinkes KBB, drg. Hernawan, Minggu.
Ia mengatakan, tingginya angka kematian ibu dan bati pada empat kecamatan itu akibat masalah komplikasi yang tidak segera tertangani.
Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi itu adalah dengan menjalin kemitraan dengan paraji.
Oleh sebab itu tidak bisa dipungkiri, jika warga masih tetap mempercayakan pengurusan persalinan mereka pada paraji. Dengan begitu, jumlah kematian ibu dan bayi akibat komplikasi persalinan yang tidak segera ditangani, ujar Hernawan.
Menurutnya, sekitar tiga puluh persen masyarakat di KBB masih menggunakan jasa paraji untuk mengurus persalinan mereka.
Oleh karena itu, pihaknya akan menjalin kemitraan dengan mereka agar masalah persalinan dapat tertangani.
Kemitraan itu, sambungnya, akan dibina melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).
Untuk itu akan pasang stiker pada setiap rumah ibu hamil untuk memudahkan pemantauan terhadap mereka,jika pada saat akan melakukan persalinan membutuhkan bantuan. Keterampilan bidan dalam mengurus persalinan,juga akan ditingkatkan dengan membekali mereka mengenai aturan persalinan normal (APN).
Dengan pembekalan itu, bidan desa dapat menangani secara cepat segala masalah persalinan," imbuhnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinkes KBB diketahui jika dari 26.698 kelahiran tahun 2010, terdapat 26 kematian ibu dan 186 kematian bayi.
Sementara pada tahun lalu, dari 26.937 kelahiran, terdapat 25 kematian ibu dan 191 kematian bayi.
Permasalahan kesehatan yang dihadapi KBB memang terbilang berat. Terlebih fakta saat ini, jika kabupaten termuda di Jabar itu masih kekurangan 19 puskesmas.
Kepala Dinas Kesehatan KBB, Pupu Sari Rohayati mengatakan, saat ini di KBB terdapat 31 Puskesmas yang beroperasi untuk melayani kebutuhan warga sebanyak 1,5 juta jiwa.
Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk KBB. Idealnya rasio antara jumlah Puskesmas dengan penduduk 1: 20.000.
"Berdasarkan jumlah penduduk, idealnya harus ada 50 Puskesmas. Untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat, paling baru bisa dibangun Puskesmas pembantu.
Meski begitu, kondisi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Dikatakannya, salah satu Puskesmas yang banyak dikunjungi pasien dari beberapa kecamatan adalah Puskesmas Batujajar. Tingginya jumlah kujungan pasien disikapi Pemda dengan meningkatkan status dari Puskesmas biasa menjadi Puskesmas dengan tempat perawatan (DTP).
"Ini jadi bukti bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan tetap maksimal. Masyarakat buktinya tetap mendatangi Puskesmas. Tapi memang idealnya selain pelayan kesehatan yang baik, juga ditunjang sarana dan prasarana memadai," kata Pupu.
Menurutnya, untuk membangun Puskesmas dibutuhkan dana besar. Kemampuan keuangan daerah saat ini baru sebatas membangun Puskesmas pembantu dan memperbaiki yang rusak.
"KBB itu daerah otonomi baru, sehingga wajar jika anggarannya terbatas. Jadi sulit kalau harus mengandalkan anggaran sendiri, perlu terobosan dan kreativitas untuk memdapat suntikan anggaran dari pemerintah pusat," kata Pupu.***3***
2011 ANGKA KEMATIAN IBU-BAYI HARUS TURUN
Minggu, 26 Desember 2010 12:56 WIB