Mendagri minta Pemkab Bekasi optimalkan anggaran bansos warga terdampak

Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi mengoptimalkan anggaran bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di masa PPKM perpanjangan.

"Kepala daerah harus mengambil langkah dalam penanggulangan pandemi corona. Seperti menjalankan penerapan PPKM dengan baik, termasuk maksimalkan penyaluran bantuan sosial warga terdampak," kata Tito saat mengunjungi Pemkab Bekasi, Jumat.

Tito mengatakan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan kepala daerah dengan melibatkan kerja sama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar lebih maksimal.

Penyaluran tersebut, kata dia, juga harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran dengan terlebih dahulu melakukan proses identifikasi menyeluruh terhadap penerima manfaat program bantuan yang dimaksud.

"Saya sudah sampaikan identifikasi betul masyarakat yang betul-betul mengalami kesulitan karena bisa jadi dengan situasi yang baru data yang lama bertambah atau tidak valid lagi. Yang penting data yang sekarang, pak bupati berdasarkan data masukan dari kapolres, dandim, staf ini perhatikan masyarakat yang betul-betul terdampak," katanya.

Menurut catatan Kemendagri ada anggaran bantuan sosial maupun Biaya Tak Terduga (BTT) yang tidak direalisasikan atau realisasinya rendah sehingga tidak tersalurkan secara maksimal ke masyarakat.

"Saya minta kepala daerah turun langsung bersama Forkopimda untuk memberikan persepsi bahwa pemerintah hadir dalam situasi pandemi saat ini," katanya.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan dirinya akan segera turun mengecek warga yang belum mendapatkan bantuan sosial yang dimaksud selain melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19 lainnya.

"Besok saya langsung turun bersama Pak Kapolres Dan Pak Dandim karena infonya ada masyarakat terdampak yang belum menerima bantuan. Kita pastikan semua warga terdampak segera menerima alokasi bantuan ini," ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Endin Wahyudin mengatakan penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako berdasarkan permintaan dari desa dan kelurahan setempat bagi warga yang positif corona. Sebanyak 7.738 paket sembako telah disalurkan ke 23 kecamatan sejak awal 2021.

"Nah kemudian kita mengajukan yang tahap kedua Rp1,8 miliar di tahun ini juga. Alhamdulillah sudah disetujui dan sedang dibelanjakan di bulog," katanya.

Pada tahap kedua ini pihaknya telah menyiapkan 6.700 paket sembako senilai Rp270 ribu dalam berisi beras, sarden, minyak goreng, mi instan, dan gula pasir yang akan disalurkan pihak desa dan kelurahan, kecamatan, dan Dinas Sosial.

Dia meminta setiap desa berperan aktif melakukan pengawasan warga yang tengah isoman di rumah untuk kemudian mengajukan bantuan sebab penyaluran itu didasari pengajuan desa setelah ada warganya yang terpapar corona.

"Ya kalau untuk kebutuhan kan kita tidak tahu berapa banyak lagi yang positif. Kalau bicara tercover atau tidak, permintaan ke sini Insya Allah, tetapi yang tidak minta kan kita tidak tahu," katanya.