Cimahi, 30/9 (ANTARA) - Sebanyak 21 anggota Pansus XI DPRD Kota Cimahi yang sedang menggodok soal Perda retribusi Kesehatan berangkat ke Bali sejak Rabu (29/9) dan 22 anggota Badan Anggaran (Banggar) pergi ke Surabaya pada Kamis (30/9) dalam rangka studi banding.
Namun, kepergian sejumlah anggota dewan justru membuat kantor DPRD Kota Cimahi seperti tak berpenghuni.
Malah kepergiannya itu membuat warga Kota Cimahi yang hendak bertemu wakilnya dibuat "gigit jari."
"Hari ini, saya mau audiensi dengan anggota dewan untuk memberitahukan pada mereka jika kami punya temuan baru mengenai teknologi tepat guna. Ternyata mereka pada berangkat ke Bali dan Surabaya," kata Dedi Junaedi, warga Cimahi Selatan saat ditemui wartawan, Kamis.
Biaya perjalanan mereka pun terkesan ditutup-tutupi. Tak ada seorang pun yang mau menjelaskan berapa uang rakyat yang digelontorkan uang membiayai keberangkatan 43 anggota dewan ke Bali dan Surabaya.
Rencananya mereka baru kembali ke Cimahi pada hari Sabtu (2/10).
Keberangkatan 43 anggota dewan itu membuat gedung dewan kosong melompong. Yang terlihat hadir hanya Ketua DPRD Ade Irawan dan dua wakil ketua yakni Denta Irawan dan Nurhasan.
Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Denta Irawan menyatakan jika kepergian anggota dewan tersebut memang sudah diagendakan.
"Yang Banggar ke Surabaya untuk studi banding soal anggaran, sedangkan yang Pansus ke Bali untuk studi banding soal retribusi rumah sakit," kata Denta.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Cimahi Robin Sihombing sempat mengatakan, sebaiknya publik tak meributkan perjalanan anggota dewan saja tapi juga harus berani mengkritisi perjalanan Wali Kota Cimahi Itoc Tochija dan jajarannya.
Selama ini kata Robin, hanya perjalanan dinas anggota dewan saja yang dipersoalkan. Padahal perjalanan dinas eksekutif lebih dari itu.
"Biar fair perjalanan wali kota juga harus dikritisi dong. Wali kota kan sering tuh nggak ada di tempat," tandas Robin.
Robin mengatakan, biaya perjalanan dinas anggota dewan nilainya hanya beberapa persen saja dari biaya perjalanan dinas wali kota dan jajarannya.
Untuk itu kata Robin, tidak adil rasanya jika hanya dewan yang dikritisi. Terlebih menurut Robin, banyak anggota dewan yang harus dibekali ilmu untuk mengerjakan tugas-tugas kedewanan. Dan studi banding merupakan salah satu cara untuk belajar.
Hanya, saat disinggung berapa uang rakyat yang dihabiskan selama setahun untuk membiayai perjalanan dinas eksekutif dan legislatif, Robin mengatakan, saat ini sedang dalam proses penyusunan APBD Perubahan. Jika proses ini rampung, Robin berjanji bakal membeberkannya ke publik.***1***