Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri, sebesar Rp30,6 triliun akan dibagikan pada H-10 hingga H-5 Lebaran 2021, serta perempuan memegang peran besar transformasi digital menjadi pemberitaan sektor ekonomi kemarin. Simak berita lainnya.
Menkeu: THR sebesar Rp30,6 triliun akan dibagikan H-10 Lebaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri, sebesar Rp30,6 triliun akan dibagikan pada H-10 hingga H-5 Lebaran 2021.
“THR ini akan dibayarkan pada H-10 sampai H-5, karena biasanya ini bertahap,” kata Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers daring APBN KITA di Jakarta, Kamis.
Airlangga: Optimalkan potensi daerah untuk pembangunan ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pentingnya mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas lokal untuk mempercepat pembangunan ekonomi kewilayahan atau spasial.
“Kita perlu melakukan penyesuaian tentang apa yang perlu dilakukan untuk menggenjot perekonomian di daerah-daerah”, ujar Menko Airlangga saat Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (Spasial) di Jakarta, Kamis.
Perempuan dinilai pegang peran besar dalam transformasi era digital
Perempuan dinilai memiliki peran dan potensi yang besar dalam memajukan bangsa Indonesia melalui transformasi di era digital.
“Potensi perempuan di era digital sangat besar. Perempuan sudah tidak takut dengan perkembangan digital. Peranan perempuan Indonesia dalam perkembangan transformasi luar biasa. Buktinya, ada founder start up dari kalangan perempuan,” kata Founder Institute of Social Economic Digital (ISED), Sri Adiningsih dalam webinar dengan tema Potensi dan Peran Perempuan di Era Digital, yang diselenggarakan ISED dalam rangka Hari Kartini, Kamis.
Menkeu : Anggaran IKN pada 2021 sebesar Rp1,7 triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2021 mencapai Rp1,7 triliun.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut terbagi ke dalam anggaran belanja masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) maupun non K/L.
“Belanja PUPR, Kemenhub, KLHK, ATR sebesar Rp800 miliar dan di dana belanja Project Development Fund (PDF) sebesar Rp900 miliar yang masuk ke non K/L,” ujar Menkeu saat konferensi pers daring APBN KITA di Jakarta, Kamis.
Perusahaan BUMN diakselerasi untuk menerapkan industri 4.0
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggandeng Kementerian Perindustrian untuk mengakselerasi perusahaan BUMN bertransformasi mengimplementasikan industri 4.0.
Inisiasi tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pelaksanaan asesmen Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) untuk BUMN yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN.
