Cibinong, Bogor (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengaku butuh anggaran senilai Rp200,2 miliar untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang, karena biayanya lebih mahal saat pandemi COVID-19.
"Rincian asumsi data yang digunakan tertuang dalam RKB (rencana kebutuhan barang) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor," ujar Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bogor Herry Setiawan, di Cibinong, Bogor, Jumat.
Menurutnya, peningkatan biaya pilkada di tengah pandemi, karena keharusan menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS), demi menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan pembatasan pemilih di masing-masing TPS.
"Karena setiap TPS hanya (dibatasi) 300 pemilih, jadi ada tambahan jumlah TPS," kata Herry.
Maka, jika pada Pilkada Tahun 2017 tersedia 7.000 TPS, pada pilkada mendatang KPU harus menyiapkan sedikitnya 10.000 TPS.
Herry menyebutkan bahwa anggaran senilai Rp200,2 miliar diperlukan untuk menyelenggarakan pilkada dengan asumsi berlangsung di tahun 2023.
Menurutnya, Pemkab Bogor membagi dua tahapan pembiayaan untuk pilkada, tahap pertama pada APBD 2022 senilai Rp30,207 miliar, dan tahap kedua pada APBD 2023 senilai Rp170,043 miliar.
Baca juga: KPU Kota Bogor siapkan RKB pilkada 2024
Baca juga: Kejaksaan sita rumah tersangka korupsi dana KPU Bogor
Baca juga: PNS Bogor yang korupsi dana Pilkada sering bolos kerja
