Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo, dalam pertemuannya dengan Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, Kamis, menyinggung soal sikap China pada Muslim Uighur di Xinjiang dan menyebutnya sebagai ancaman bagi umat beragama.
"Ancaman terbesar bagi masa depan kebebasan beragama adalah perang Partai Komunis China terhadap orang-orang dari umat manapun, Muslim, Buddha, Kristen, juga praktisi Falun Gong," kata Pompeo dalam acara yang dipandu oleh Yahya Cholil Staquf, tokoh Nahdlatul Ulama (NU)--organisasi Islam dan induk GP Ansor.
Pernyataan Pompeo kali ini bukan yang pertama, mengingat isu Muslim Uighur di Xinjiang menjadi salah satu poin dalam konflik kedua negara, yang belakangan memanas dengan sejumlah isu lain.
Atas tuduhan-tuduhan yang dilancarkan itu, China menyatakan AS tidak berhak turut campur dalam urusan internal China. China juga selalu berkilah bahwa kamp yang dibangun di Xinjiang bukan merupakan kamp penahanan namun kamp pelatihan untuk mencegah terorisme dan pengentasan kemiskinan.
"Namun Anda dan kita semua tahu bahwa tidak ada pembenaran atas pemberantasan terorisme dengan membuat Muslim Uighur memakan daging babi pada bulan Ramadhan, atau menghancurkan sebuah pemakaman Muslim," tutur Pompeo.
"Tidak ada pembenaran atas pengurangan kemiskinan dengan memaksa sterilisasi atau mengambil anak-anak dari orang tua mereka untuk diajar kembali di sekolah asrama yang dijalankan oleh negara," kata dia menambahkan.
Menanggapi bahasan Pompeo tersebut, Yahya Cholil Staquf, yang menjabat sebagai Katib 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mengatakan bahwa informasi mengenai isu Muslim di Xinjiang saat ini menjadi kabur, karena terdapat bias di tengah konflik China-AS.
"Yang kita butuhkan sekarang adalah akses terhadap informasi yang faktual, dan kami menuntut semua pihak, Amerika maupun China, untuk jujur dalam hal ini [...] karena keadaannya saat ini jika mengecam China maka dianggap pro Amerika, juga sebaliknya," ujar Yahya, ditemui usai acara yang sama.
Yahya menyatakan bahwa sikap NU atas isu Muslim Uighur pun masih belum final dan organisasi itu masih mendalami kebenarannya dengan menunggu mendapatkan informasi yang tepat agar tidak masuk ke dalam situasi bias tersebut.
"Tetapi jelas, jika memang benar terjadi pelanggaran hak asasi (Muslim Uighur di Xinjiang, red), kami tidak akan tinggal diam sebagaimana selama ini kami tidak tinggal diam terhadap nasib rakyat Palestina," katanya.
Baca juga: Menlu AS Pompeo puji peran Indonesia dukung perdamaian di Afghanistan
Baca juga: Presiden Joko Widodo terima Menlu AS Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor
Baca juga: Menlu AS bakal datang, Guru Besar UI: Indonesia harus jaga politik luar negeri bebas aktif
