Ridwan Kamil minta masukan ahli mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat meminta masukan dari para ahli mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Ridwan Kamil melakukan telekonferensi video dengan Penasihat Senior Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Diah Satyani Saminarsih dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Akmal Taher guna mendapat masukan mengenai pelaksanaan vaksinasi dan pengendalian penularan COVID-19.

"Kalau boleh, saya ingin mendapatkan ilmu dengan akurat dan cepat dari WHO tentang penyuntikan vaksin di wilayah Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi)," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah provinsi pada Rabu.

"Jadi ketika saya memberikan informasi kepada masyarakat, saya bisa menjelaskan," ia menambahkan.

Pemerintah pusat berencana melakukan vaksinasi pada 9,1 juta warga pada November hingga Desember 2020 dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan alokasi vaksin untuk tiga juta warganya di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), yang tingkat penularan virus coronanya tergolong tinggi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pekan ini berencana menggelar simulasi vaksinasi COVID-19 di Kota Depok untuk mengecek kesiapan petugas melaksanakan vaksinasi.

Penanggulangan COVID-19

Gubernur mengatakan bahwa pemerintah provinsi fokus mengatasi penularan COVID-19 di daerah-daerah dengan banyak kasus penularan virus corona.

"Energi dan anggaran Jabar dalam jangka pendek (untuk penanggulangan COVID-19) akan fokus di Bodebek," katanya.

Prof Akmal menyarankan pemerintah memanfaatkan puskesmas untuk meningkatkan upaya pemeriksaan dan pelacakan kasus COVID-19 sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand.

Menurut dia, Thailand sukses mendeteksi sejak dini dan mencegah penularan COVID-19 dengan memberdayakan puskesmas.

"Jadi kami usulkan tracing (pelacakan) dan testing dilakukan di puskesmas, karena kita belum memanfaatkannya. Apalagi jika kita ingin mempertahankan pelayanan dasar kesehatan," katanya.

Penasihat Senior WHO juga mengemukakan peran penting puskesmas dalam upaya pengendalian penularan virus corona dan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya. "Investasi di puskesmas, layanan kesehatan dasar, akan menopang kesehatan suatu negara," kata Diah.

Baca juga: Menristek sebut kemungkinan perlu vaksinasi ulang COVID-19

Baca juga: Pemkot Bogor tunggu juknis vaksinasi COVID-19 dari pusat