Jakarta (ANTARA) - Pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap rakyat Indonesia, kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Rencana vaksinasi, pemerintah sudah menyiapkan perpres," kata Airlangga di kantornya di Jakarta, Senin.
Airlangga menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat terbatas dengan topik "Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi" melalui "video conference" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Perpres tersebut dalam proses permintaan paraf menteri sedangkan substansi telah disempurnakan
dengan memasukkan poin untuk kondisi kahar (force majeure).
Kemudian pemerintah juga menyiapkan peta jalan vaksinasi dengan membentuk tim teknis penyusunan; melakukan "review timeline"; penyusunan konsep peraturan menteri kesehatan serta sinkronisasi strategi komunikasi publik
"Selanjutnya disiapkan juga 'dashboard tracing vaccine program' dimana nanti vaksin itu perlu 'ditracing' siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya," tambah Airlangga.
Sedang dilakukan penyusunan "one single data" dengan basis data BPJS dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta telah diperoleh daftar parameter untuk penyusunan daftar prioritas penerima vaksin untuk penguatan "tracing".
"Juga sudah ada beberapa kerja sama yang telah ditandatangani dengan sejumlah perusahaan farmasi yaitu Phizer, Johnson & Johnson, Cansion dan Astra Zeneca, pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi untuk mendapat akses terhadap vaksin," ungkap Airlangga.
Terkait kebutuhan anggaran, menurut Airlangga, perhitungan total kebutuhan vaksin Rp37 triliun untuk 2020-2022 dengan estimasi uang muka Rp3,8 triliun pada 2020 dan pada RAPBN 2021 telah dialokasikan Rp18 triliun.
Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan vaksin COVID-19, tenaga kesehatan dan kesiapan sarana dan prasarana sistem kesehatan.
Vaksin akan diberikan dua dosis/orang dengan jarak 14 hari untuk membentuk kekebalan (antibodi) COVID-19.
Pemberi layanan vaksinasi adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta, serta institusi pendidikan dan dapat melibatkan otoritas kesehatan di pintu masuk negara (Kantor Kesehatan Pelabuhan).
Sedangkan untuk teknis pelaksanaan pemberian imunisasi bagi kelompok usia produktif akan dilaksanakan di fasilitas kesehatan pemerintah, kerja sama dengan swasta; bagi kelompok penduduk komorbid dilaksanakan dilaksanakan di fasilitas kesehatan pemerintah, bekerja sama dengan swasta dan dilakukan dokter ahli; sementara bagi Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan mengikuti sistem kesehatan yang telah berjalan dan bekerja sama dengan swasta sebagai bagian dari "public private mix (PPM)
Kelompok prioritas yang akan diberikan vaksin adalah para petugas kesehatan yaitu 1.317.656 orang;
kontak erat 50.000 orang; pelayanan publik 715.766; masyarakat 92.286.877 orang; tenaga pendidik 4.361.197 orang; aparatur negara (pemerintah dan anggota legislatif) sebanyak 3.720.004 orang sehingga totalnya 102.451.500 dengan terbagi ke 5 tahap pemberian vaksin selama 1 tahun mulai Januari 2021.
Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah resmi buka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 10
Baca juga: Hasil uji klinis vaksin COVID-19 diumumkan Oktober
