Medan (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan sukses tidaknya pelaksanaan pilkada serentak sangat tergantung dengan anggaran, baik melalui APBD maupun APBN.
"Artinya anggaran adalah nafasnya pilkada, tanpa anggaran, pilkada tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama," kata Tito saat memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Sumatera Utara di Medan, Jumat.
Rapat koordinasi tersebut, selain menghadirkan Mendagri juga hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah dan sejumlah tokoh lainnya.
Tito mengatakan, mengingat pentingnya anggaran, pihaknya meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mencairkan anggaran untuk pelaksanaan berbagi tahapan pilkada serentak yang akan digelar awal Desember 2020.
"Kasihan KPU dan Bawaslu kalau anggaran tidak juga dicairkan. Kalau anggaran tak juga turun tentunya mereka tidak bisa kerja. Tahapan-tahapan pilkada tentunya terkendala juga," katanya.
Ia mengatakan, dari data yang ada dua pekan lalu, di Sumut masih merah dalam hal pencairan anggaran untuk pilkada di kabupaten dan kota.
Padahal anggaran itu, kata Tito, sebelum 15 Juli harus dicairkan untuk pelaksanaan tahapan pilkada yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19.
Dia mengatakan bahwa KPU membutuhkan anggaran untuk beli barang sehingga harus cepat dicairkan. Tito mengungkapkan mulai 15 Juli nanti pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara "door to door" sudah dilaksanakan yang tentunya membutuhkan anggaran cukup besar.
"Alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir hampir semua daerah sudah terjadi peningkatan realisasi pencairan anggaran. Ini tentunya sangat menggembirakan," katanya.
Baca juga: KPU Kabupaten Bandung ajukan anggaran tambahan Rp20,9 miliar untuk Pilkada
Baca juga: Anggaran pilkada serentak saat pandemi COVID-19 bisa dua kali lipat
Baca juga: Mendagri minta jangan dulu alihkan anggaran Pilkada 2020 untuk COVID-19
