Bandung (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kembali soal kewajiban, larangan hingga sanksi bagi kepala dan wakil kepala daerah yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Ini Undang-Undang wajib, buku sucinya, bagi pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jadi tolong dikuasai. Yang saya ingatkan adalah masalah kewajiban, larangan, dan sanksi. Karena ini mengandung konsekuensi," kata Tito di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.
Berdasarkan regulasi tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti yang tercantum pada Pasal 67 beleid tersebut.
Di mana kepala daerah diminta mendukung pelaksanaan program strategis nasional (PSN), dan diminta mendukung program prioritas serta visi-misi Presiden, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Program Tiga Juta Rumah, Cek Kesehatan Gratis, hingga ketahanan pangan.
Menurut Tito, dukungan terhadap PSN tersebut sangat penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 yang menyebutkan bahwa kepala daerah yang tidak menjalankan kewajiban untuk melaksanakan PSN dapat dikenakan sanksi, berupa sanksi administratif, pemberhentian sementara selama tiga bulan, hingga pemberhentian secara permanen.
"Kenapa saya anggap ini penting, bahwa Bapak dan Ibu kepala daerah memahami program strategis nasional ini, karena harus diakomodir dan didukung. Diakomodir dalam program-program di provinsi, kabupaten, kota," ujar dia.
Lebih lanjut, Tito juga menyampaikan sejumlah larangan yang harus dipedomani kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 76. Salah satunya adalah larangan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Mendagri.
Selain itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah juga diminta untuk tidak meninggalkan tugas dan wilayah kerjanya lebih dari tujuh hari berturut-turut atau tidak ada kabar berturut-turut dalam waktu satu bulan. Kelalaian ini akan berakibat kewajiban menjalankan pembinaan dari Kemendagri.
"Meninggalkan tugas tujuh hari tanpa izin, satu bulan tidak berturut-turut tanpa izin, kepala daerah atau wakil daerah dapat diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Tito mencontohkan kasus Bupati Indramayu Lucky Hakim yang bepergian ke luar negeri tanpa izin, meski soal ini telah ada penjelasan yang gamblang dalam retreat gelombang pertama.
