Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor menerbitkan aturan denda dan sanksi sosial terhadap warga dan korporasi yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada penerapan PSBB tahap III di Kota Bogor, pada 13-26 Mei 2020.
"Mencermati pelaksanaan PSBB tahap II selama dua pekan terakhir, masih banyak warga, pelaku usaha, dan korporasi, yang melakukan pelanggaran aturan PSBB. Karena itu, pada PSBB tahap III aturannya diperketat dan akan diberikan sanksi bagi pelanggar," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, melalui pernyataan tertulisnya, di Kota Bogor, Rabu.
Perpanjangan PSBB yakni PSBB tahap III selama dua pekan, pada 13-26 Mei 2020, didasarkan pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penerapan Sanksi Pelanggaran PSBB.
Baca juga: Pemkot Bogor perpanjang PSBB hingga usai Lebaran
Bima Arya menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor telah menerbitkan satu Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggar aturan PSBB.
Dia mencontohkan, seorang warga yang tidak menggunakan masker di luar rumah pada tempat dan fasilitas umum akan diberikan sanksi denda mulai dari Rp50.000 hingga Rp250.000 atau kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum. "Pemberian sanksi dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi TNI/Polri," katanya.
Sanksi lainnya bagi pelanggar aturan PSBB, yakni bagi setiap pimpinan tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan, yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama PSBB, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara/segel atau denda Rp1 juta hingga Rp10 juta.
Baca juga: Mendagri tekankan pelanggar PSBB wajib diberi sanksi sosial
Pelaku usaha restoran, rumah makan, dan sejenisnya harus membatasi layanan makan di tempat dan menerapkan layanan dibawa pulang (take away) dan atau melalui pemesanan online.
Menurut Bima, pelaku usaha makanan yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara/penyegelan tempat usaha, dan atau denda Rp5 juta hingga Rp10 juta.
Sanksi lainnya juga ditujukan bagi perorangan atau korporasi yang melanggar aturan PSBB, yakni larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum selama PSBB, larangan bagi mobil pribadi yang berisi lebih dari separuh kapasitas tempat duduk dan atau tidak menggunakan masker, larangan bagi pengendara sepeda motor membawa penumpang dan atau tidak menggunakan masker.
Menurut Bima, pengetatan aturan PSBB dan pemberian sanksi bagi perorangan, pelaku usaha, maupun korporasi, ikhtiarnya adalah menyelamatkan sebanyak mungkin manusia dari bahaya pandemi COVID-19.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, kasus positif COVID-19 di Kota Bogor hingga Selasa (12/5) sore, ada sebanyak 98 kasus positif. Dari jumlah tersebut, 63 kasus masih dalam perawatan di rumah sakit, 14 kasus meninggal dunia, serta 21 kasus dinyatakan sembuh.
Baca juga: HNW kritisi survei Komnas HAM soal sanksi bagi umat Islam saat PSBB
