Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mendata dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat guna mematangkan bantuan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19.
“Untuk jaring pengaman sosial, kita masih melakukan pendataan, kita masih menunggu data-data dari kabupaten/kota yang tentunya harus diverifikasi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad dalam jumpa pers perkembangan penanggulangan COVID-19 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa.
Verifikasi amat krusial supaya bantuan jaring pengaman sosial tepat sasaran. Setelah pemerintah kabupaten/kota mendata, data tersebut akan diverifikasi oleh Pemda Provinsi Jabar.
“Akan ada pembicaraan lebih lanjut, karena pemerintah pusat pun akan menurunkan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang selama ini tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan pangan non-tunai, maupun bantuan pra-kerja,” kata Daud.
Pemda Provinsi Jabar menganggarkan Rp4 triliun, sebelumnya Rp3, 2 triliun, untuk bantuan jaring pengaman sosial, dan Rp2,8 triliun untuk penyediaan peralatan kesehatan selama empat bulan ke depan.
“Untuk anggaran kas ini dari data yang kami terima sebetulnya posisi kas saat ini uang ada. Tapi tentunya kebutuhan ini tidak hanya untuk jaring pengaman sosial, ada kebutuhan lain. Ini sedang kami hitung, kira-kira riilnya ada berapa,” ucapnya.
“Kita masih hitung, yang jelas apa yang disampaikan untuk jaring pengaman sosial itu sebesar kurang lebih Rp4 triliun, untuk kesehatan Rp2,8 triliun. Ini sudah diperhitungkan posnya dari mana saja,” tambahnya.
Selain mematangkan bantuan jaring pengaman sosial, Pemda Provinsi Jabar gencar menyosialisasikan larangan mudik. Tujuannya agar penyebaran COVID-19 di Jabar tidak meluas.
“Kita juga terus melakukan sosialisasi untuk tidak mudik. Untuk diketahui dari data sementara yang kita terima sejak 22 Maret 2020 lalu sampai sekarang hitungan kasar ini sudah ada 214 ribu pemudik (ke Jabar)," kata Daud.
Maka itu, Daud meminta pemerintah kabupaten/kota memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk daerahnya, dan mengimbau pemudik untuk mengisolasi diri selama 14 hari.
“Hal ini (mudik) menjadi perhatian dan antisipasi kita dari pemerintah provinsi. Kami berharap –saya yakin dari kabupaten/kota juga sudah ada yang berinisiatif untuk membangun karantina ini khusunya bagi pendatang,” katanya.
“Kami terus berkolaborasi, terus bekerja sama dengan kabupaten/kota seandainya memang di kabupaten/kota perlu karantina, kemudian tidak ada tempat dan ada aset milik pemerintah provinsi. Itu bisa dibicarakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi,” imbuhnya.
Update COVID-19 Jabar
Daud juga melaporkan, 2 pasien positif COVID-19 dinyatakan sembuh. Dengan begitu, total pasien sembuh COVID-19 di Jabar menjadi 13 pasien per Selasa (7/4/20) pukul 15:00 WIB.
Kemudian, jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 263 orang, meninggal dunia 29 orang. Sementara jumlah PDP 1.719, selesai pengawasan 522 orang, dan pasien masih dalam pengawasan sebanyak 1.197 orang. Untuk ODP sebanyak 29.935 orang, selesai pemantauan sebanyak 6.875 orang, dan orang masih dalam pemantauan sebanyak 23.060 orang.
Hari ini, Pemda Provinsi Jabar melaksanakan rapid diagnostic test atau RDT COVID-19 bagi ulama, kiai, ustaz, dan ustazah, di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Sebanyak 370 pemuka agama dari kedua kabupaten tersebut dites karena memiliki interaksi sosial tinggi dan rawan terinfeksi COVID-19.
Sebelumnya, Pemda Provinsi Jabar telah mendistribusikan alat RDT sebanyak 63.120 dengan laporan yang masuk sebanyak 21.646. Hasilnya, sebanyak 826 orang dinyatakan positif COVID-19, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan tes swab.
“Hari ini dilakukan rapid test di pesantren di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis yang hari ini masih berjalan, sehingga laporannya belum masuk,” katanya.
Daud menegaskan, pelaksanaan RDT COVID-19 secara masif bertujuan untuk memetakan persebaran dan memutus mata rantai penyebaran. Hasil tes masif akan menjadi landasan Pemda Provinsi Jabar dalam mengambil keputusan.
“Rapid test dilakukan untuk memperoleh peta persebaran, peta persebaran positif dimana, nanti ada yang daerah zona merah, zona kuning, zona hijau. Berdasarkan pemetaan ini tentunya kita akan melakukan evaluasi apa yang perlu dilakukan," ucapnya.
“Saya kira ini hal konkret yang akan dilakukan, tentunya tidak terlepas koordinasi dari gugus tugas tingkat provinsi dengan kabupaten/kota,” kata dia.
