Makassar (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU), Prof Dr KH Said Aqil Siradj melarang pengurus maupun kader menyebar proposal pengumpulan dana menjelang pelaksanaan Muktamar NU di Lampung pada 22-27 Oktober 2020.
"Tidak boleh ada proposal jelang muktamar Oktober nanti," tegas Prof Dr KH Said Aqil Siradj pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-94 NU yang digelar di Makassar, Rabu.
Terkait dana yang akan digunakan pada event akbar NU tersebut, Prof Said mengatakan akan kolektif bersama warga untuk mengumpulkannya. Tanpa proposal, ia yakin dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan muktamar bisa terkumpul, bahkan dinilai bakal lebih untuk membiayai muktamar.
"Mandiri dari warga, kita akan kolektif meskipun satu orang 2000 rupiah atau 5000 rupiah kalau dikumpulkan kan bakal jadi miliaran," katanya.
Pada kesempatan yang sama, NU juga meluncurkan Koin Muktamar di Makassar sebagai upaya mengumpulkan sumbangan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan Muktamar Oktober mendatang.
Menurut Prof Said, berkenaan dengan dilarangnya pengadaan proposal, NU menghadirkan Koin Muktamar. "Pengumpulan dana sudah berjalan lewat koin muktamar, tidak ada target. kita kembalikan apa kata Allah, rezekinya berapa, tetapi saya yakin pasti akan lebih untuk membiayai muktamar," tandasnya.
Muktamar yang akan dihadiri seluruh pengurus cabang (PC) NU di Indonesia itu akan membahas berbagai isu strategis, seperti kemandirian, ekonomi, kesehatan, pendidikan yang non politik.
Namun Prof Said menyebutkan isu prioritas yang akan dibahas pada pertemuan akbar itu ialah kemandirian. Salah satu wujudnya ialah penggunaan dana dari bantuan masyarakat untuk pelaksanaan muktamar.
Pada peluncuran koin muktamar di Makassar, tampak Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, Kapolda Sulsel, Rektor Universitas Islam Makassar, Ketua Pengurus Wilayah NU Sulsel, Banser Sulsel, serta beberapa pihak dari perguruan tinggi Islam mengisi kotak koin muktamar dalam rangka memberikan sumbangan dana untuk terselenggaranya Muktamar NU.
Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah menganggap NU sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang harus jalan beriringan mengawal roda pemerintahan. Karena itu, Nurdin menegaskan Pemprov Sulsel siap mendukung program-program NU, bersinergi mendorong percepatan pembangunan Sulsel.
Sebagai salah satu bentuk dukungan, Pemprov Sulsel telah menyiapkan bantuan dana sekira Rp1 miliar untuk realisasi program-program NU Sulsel.
"Provinsi menyiapkan bantuan untuk PB NU, yang nilainya tidak kurang dari Rp1 miliar. Kita seiring sejalan mengawal pemerintah," tandasnya.
