Bandung (ANTARA) - Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Andri Hidayana optimistis akan ada kedewasaan dalam menerima hasil Muktamar X partai yang hingga awal dimulainya pada Sabtu ini, diinformasikan telah muncul tiga nama calon.
Pasalnya, kata Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi tersebut, dalam telewicara dengan ANTARA di Bandung, Sabtu, muktamar saat ini memunculkan beberapa calon, berbeda dari edisi sebelum-sebelumnya di mana ketua umum terpilih secara aklamasi karena hanya memunculkan satu calon.
Dengan munculnya beberapa nama, akan menimbulkan potensi polarisasi dan perpecahan dari pihak-pihak yang kecewa dan akan menjadi pekerjaan rumah untuk dipikirkan oleh para kader.
"Sebetulnya dinamika itu pasti ada perbedaan pendapat. Tapi saya yakin perbedaan pendapat yang hari ini mungkin terjadi, mereka semua juga mempunyai tujuan yang sama, agar partai ini maju kembali ke depan. Saya sih lebih melihat para petinggi partai hadir dalam muktamar semua punya harapan di mana partai ini bisa kembali bangkit," kata Andri.
Walaupun ada beberapa calon, Andri melihat potensi perpecahan ini masih jauh, mengingat jajaran pimpinan partai saat ini memiliki harapan besar agar salah satu partai tua ini kembali ke Senayan dan bangkit di masa mendatang.
"Ini sangat berbeda dan jadi energi baru, dengan harapan besar dari peserta bahwa muktamar ini bisa melahirkan ketua umum yang bisa membangkitkan partai. Dan perlu digarisbawahi tujuannya sama, yakni bagaimana partai ini bermanfaat untuk umat," kata Andri.
Terkait dinamika yang terjadi saat ini, Andri mengatakan sekitar 70 persen adalah kubu yang menginginkan perubahan. Dengan tokoh yang diusung kelompok ini adalah mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dengan dukungan dari sekitar 27 DPW dan 400 DPC, termasuk dari Jawa Barat dan Sukabumi.
"Kalau bicara faktual, fakta ya saya bisa melihat kubu perubahan lebih mendominasi, karena disadari perlu ada perubahan terutama soal kaderisasi partai yang saat ini mandeg," ucapnya.
Adapun soal latar belakang Agus yang sebelumnya berasal dari luar partai, Andri mengatakan hal tersebut dibicarakan dalam tata tertib sidang muktamar.
"Dan jikapun akhirnya terpilih, yang bersangkutan tentu tidak bisa berdiri sendiri atau otoriter. Karena tentu sebuah organisasi tidak hanya ketua umum, karena partai ini bukan muka milik perorangan, akan tetapi milik umat. Di mana semua aspirasi, semua keinginan tentu akan dibicarakan, disepakati dan banyak pertimbangan-pertimbangan tertentu," kata dia.
Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menghelat muktamar ke-10 di Jakarta pada 27 hingga 29 September 2025, yang merupakan forum tertinggi partai.
Agenda utama forum lima tahunan itu menentukan ketua umum definitif partai dan kepengurusan partai periode 2025-2030. Adapun PPP yang merupakan salah satu partai tertua di Indonesia, kini menjadi partai nonparlemen setelah pada pemilihan umum 2024 gagal melenggang ke Senayan.
Setelah keterpurukan itu, PPP berupaya melakukan konsolidasi internal untuk menentukan arah kepemimpinan baru. Muktamar ke-10 PPP sebelumnya diagendakan berlangsung di Bali pada akhir April atau awal Mei 2025. Tetapi, agenda itu ditunda dengan berbagai alasan dan pertimbangan.
Juru bicara PPP, Usman Muhammad Tokan alias Donnie Tokan, menyebutkan terdapat tiga nama yang menjadi kandidat pucuk pimpinan partai. Tiga nama yang masuk dalam bursa calon ketua umum adalah pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan eks duta besar Indonesia untuk Azerbaijan Husnan Bey Fananie.
