Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang berdiskusi dengan operator seluler mengenai hak dan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan regulasi International Mobile Equipment Identity atau IMEI.
"Perlindungan hak konsumen menjadi perhatian kami," kata Menkominfo Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Selasa (5/2).
Aturan tentang IMEI akan berlaku secara efektif mulai 18 April mendatang, setelah disahkan bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian pada Oktober lalu.
Pembahasan bersama operator berlangsung beberapa waktu lalu, seputar bagaimana menangani keluhan konsumen ketika ponsel tidak bisa digunakan akibat IMEI tidak terdaftar di sistem.
Saat ini pengecekan nomor IMEI berada di sistem Sibina yang dikelola Kemenperin.
Kementerian menyiapkan blacklist atau whitelist untuk mengatasi masalah IMEI tidak terdaftar, namun, kedua metode tersebut tentu memiliki implikasi sehingga perlu pembahasan mengenai perlindungan konsumen, mengingat harga gawai tidak murah.
"Dalam dua minggu ke depan akan diselesaikan, setelah itu, baru kita putuskan apakah menggunakan whitelist atau blacklist," kata Johnny tentang diskusi bersama operator seluler.
Johnny menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai IMEI, selama membeli produk resmi di mana pun, IMEI ponsel adalah legal.
Melalui regulasi ini, masyarakat yang membeli ponsel dari luar negeri, baik ketika bepergian atau membeli secara online, wajib mendaftarkan IMEI ponsel dan membayar kewajiban pajak.
Baca juga: HP ilegal terancam terblokir per 18 April 2020, kata pakar
Baca juga: Menkominfo: Aturan IMEI berpotensi tambah kas negara Rp2 triliun
