Garut (ANTARA) - Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan pengerjaan proyek yang bersumber dari dana negara di daerahnya tidak perlu diawasi oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) jika semua sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku.
"Kalau semua menaati kontrak ini, semua akan benar, tidak perlu ada TP4, dan tidak perlu ada pengawas," kata Rudy Gunawan di Garut, Sabtu.
Ia telah mengetahui adanya kesepakatan pembubaran program TP4D oleh Menko Polhukam Mahfud MD dengan Jaksa Agung S.T. Burhanuddin.
Selama ini, lanjut dia, masih ada pemborong dalam pengerjaan proyek pembangunan di Garut yang hasilnya tidak memuaskan, bahkan terjadi keterlambatan.
"Yang ada sekarang ini keterlambatan (pengerjaan proyek)," katanya.
Semua pihak, kata dia, harus mengedepankan moral yang lebih baik dan menunjukkan tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Garut.
Ia berharap pengerjaan proyek yang anggarannya bersumber dari negara dapat dilaksanakan dengan baik, tidak disubkontrakan lagi atau dijual.
"Jangan disubkontrakan, jangan dijual," katanya.
Setelah tidak ada TP4D, menurut dia, pemerintah daerah akan lebih tegas dengan melibatkan tim internal pemerintah daerah.
"Saya akan lebih keras lagi sekarang ini," katanya.
Baca juga: Bupati Garut targetkan APBD 2019 bisa terserap 96 persen
Baca juga: Bupati Garut sebut perampingan dinas bisa menghemat APBD Rp70 miliar
