Purwakarta akan buka jalan alternatif baru

Purwakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan membuka jalan alternatif baru untuk menunjang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan akses bagi masyarakat setempat.

"Dibukanya jalan alternatif baru merupakan langkah Pemkab Purwakarta dalam program pembangunan infrastruktur," kata Bupati setempat Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, Kamis.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya mempunyai pekerjaan rumah dalam program infrastruktur, yakni penuntasan pembangunan jalur lingkar barat Sukasari. Aspek strategisnya, Purwakarta terkoneksi dengan Bogor, Karawang dan Cianjur sekaligus.

Selain pekerjaan rumah, jalur penghubung Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Pasawahan pun sedang digarap.

Jalur tersebut memiliki fungsi alternatif jika jalan Purwakarta-Bandung mengalami kemacetan. Pengguna jalan bisa masuk dari wilayah Parakan Lima, Jatiluhur, menuju wilayah Ciherang, Pasawahan.

“Nanti, Purwakarta-Bandung tidak harus melewati Pasar Rebo yang sering macet. Pengguna jalan juga tidak harus melewati Ciganea. Mereka bisa masuk dari Parakan Lima ke Ciherang, kemudian Sawah Kulon, dan masuk kembali ke jalan besar,” kata Anne.

Selain konektivitas wilayah, mobilitas warga pun menjadi tujuan pelaksanaan program tersebut. Anne berkeyakinan langkahnya dapat menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, program infrastruktur menurut dia, merupakan stimulan mendorong produksi dan kreativitas masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Budi Supriadi mengatakan untuk pembangunan jalan dan jembatan penghubung Parakan Lima-Ciherang akan rampung pada akhir November ini.

Anggarannya mencapai Rp15 miliar diperuntukan untuk konstruksi jembatan dan pembebasan lahan. Sementara itu, Rp4 miliar digunakan untuk pengerasan dan pembetonan jalan. Sehingga, total anggaran mencapai Rp19 miliar. 

Baca juga: Pembangunan jaringan internet di pedesaan Purwakarta dorong penjualan produk UMKM

Baca juga: Empat kecamatan di Purwakarta masuk daerah terlarang alih fungsi lahan pertanian